Aljazeera.net pada Kamis, 14 Shafar 1442 H (1 Oktober 2020 M) menerbitkan berita: Juru Bicara Parlemen Lebanon Nabih Berri mengumumkan pada hari Kamis tercapainya kesepakatan kerangka kerja untuk perbatasan darat dan laut antara Lebanon dan Israel, dan menilai bahwa tindakan tersebut akan menyokong pelunasan hutang-hutang Lebanon.
Berri mengatakan bahwa negaranya sedang melakukan negosiasi dengan Israel untuk menentukan batas-batas daratan dan lautan di bawah naungan PBB dan mediasi Amerika.
Dia menambahkan, “Amerika Serikat diminta oleh kedua belah pihak (Israel dan Lebanon) untuk bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam merancang batas-batas lautan, dan ia (AS) siap untuk itu”.
Menanggapi pertanyaan tentang keterkaitan antara tindakan ini dengan gelombang normalisasi antara Israel dan sebagian negara-negara Arab, Berri mengisyaratkan bahwa “ia bekerja untuk kesepakatan ini sejak satu dekade lalu, sebelum Arab cenderung ke arah normalisasi”.
(Komentar) Ar-Rayah: Rezim (buatan) Lebanon tidak bisa menunggu lama setelah rezim Uni Emirat Arab dan Bahrain secara terbuka mendahuluinya dalam normalisasi. Deklarasi ini menjadi episode baru pengkhianatan yang ditambahkan ke rangkaian normalisasi terbuka dengan entitas Yahudi dengan dalih, pembenaran dan alasan yang tak kalah jahatnya dari pengkhianatan normalisasi itu sendiri; mengingat Juru Bicara Parlemen Lebanon membenarkan langkah tersebut dengan mengatakan, “Ia bekerja untuk kesepakatan ini sejak satu dekade lalu, sebelum Arab cenderung ke arah normalisasi”!! Juga bahwa langkah ini berkontribusi dalam menutupi hutang Lebanon, di sisi lain rezim Sudan menawar berapa jumlah yang akan didapatnya sebagai imbalan dari normalisasi!
Argumen lemah dari para penguasa muslim untuk membenarkan tindakan normalisasi dengan entitas Yahudi sang perampas, tidak lagi dapat membodohi siapapun, karena semua orang tahu bahwa tujuan dari normalisasi adalah politik. Juga bahwa atas perintah Amerika untuk menjalankan kebijakannya saat ini dalam menyelesaikan masalah Palestina secara regional melalui kesepakatan normalisasi, yang sejalan dengan tindakan penyelesaiannya (akan masalah Palestina) secara lokal. Hal tersebut tentunya demi kepentingan entitas Yahudi, dan jelas bahwa pemilihan waktunya sesuai dengan perintah Trump untuk mencapai keuntungan politik dalam mendukung kampanye pemilihannya. Hal ini nampak pada penisbahan Pompeo (Menlu AS) terhadap pencapaian ini kepada pemerintahan Trump dan bahwa hal tersebut merupakan buah dari upaya diplomatik yang berlangsung selama 3 tahun.
Diterjemahkan dari Surat Kabar Ar-Rayah edisi 307, terbit pada Rabu, 20 Safar 1442 H/7 Oktober 2020 M
Klik disini untuk mengakses sumber
Visits: 0
