Gerakan Taliban di Hadapan Dua Pilihan

Oleh: Ustaz Saifullah Mustanir

Sudah dua bulan berlalu sejak Taliban menguasai wilayah Kabul. Meskipun begitu, tampaknya pelopor yang merealisasikan gerakan perlawanan secara cepat di area pertempuran, berjalan dengan sangat lambat di podium hukum dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat.

Pada bulan lalu, Taliban mengumumkan pembentukan pemerintahan interim dengan memperkenalkan rezim tersebut sebagai “Emirat Islam”. Akan tetapi, deklarasi serta keputusan-keputusan regional dan internasional menentang hal tersebut. Bersamaan itu pula, belum ada negara yang mengambil tindakan kuat mengenai kemunculan Emirat ini.

Aktivitas rezim Taliban pun belum bisa kembali normal karena adanya masalah perekonomian yang semakin hari kian memburuk. Terjadinya antrian panjang di belakang bank, di mana rakyat hanya diperbolehkan menarik uang sebesar $200 dari bank dalam seminggu setelah beberapa hari bergulat dengan kerumitan dan kemacetan, sudah cukup menjelaskan situasi ekonomi yang tidak pasti di sana. Meski sebagian masalah yang terjadi adalah perkara yang berasal dari pemerintahan sebelumnya, namun Taliban tetap belum bisa menemukan mekanisme untuk mengatasi masalah yang ada.

Alih-alih itu, dalam pertemuan dengan duta besar Cina untuk Afganistan, Menteri Kehakiman mengatakan, “Selama masa transisi, Emirat Islam Afganistan akan menerapkan konstitusi Muhammad Zahir Shah, mantan penguasa Afganistan, dengan mencabut beberapa ketentuannya yang bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip Emirat Islam.”

Tetapi pada faktanya, pernyataan tersebut sudah memupuskan harapan rakyat Afganistan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada tekanan global yang mempengaruhi Taliban dalam menetapkan konstitusi tersebut sebagai fondasi negara mereka. Keputusan ini telah menimbulkan dampak penolakan, baik dari internal maupun eksternal Taliban.

Sesungguhnya penetapan konstitusi ini sebagai fondasi negara—walaupun hanya untuk sementara—adalah perkara yang sangat berbahaya dan memicu ketidakpercayaan, sebab konstitusi Mohammad Zahir Shah tidak lebih dari UU Sekularisme yang disahkan berdasarkan suara rakyat melalui majelis khusus Loya Jirga. Faktanya, bukannya berupa syariat Islam, UU ini malah mengambil legitimasi dari rakyat, juga mengganti akidah Islam dengan ide-ide sekularisme, yang memisahkan agama dari kehidupan.

Dengan begitu, Taliban mencoba menyampaikan pendekatannya yang lebih fleksibel kepada dunia. Mereka tidak ingin terisolasi secara politik dan ekonomi seperti yang terjadi pada 1990-an. Bersebab itulah mereka mencoba masuk ke dalam hubungan yang bersahabat dan konstruktif dengan dunia. Seperti yang dikatakan Abdul Ghani Baradar, Wakil Perdana Menteri I Taliban selama jamuan bersama duta besar dan diplomat asing di Kabul, “Kepemimpinan Islam tidak mengejar kebijakan politik yang merugikan negara-negara lain di dunia, kepemimpinan Islam ingin menjalin hubungan baik dengan mereka semua.”

Abdul Ghani Baradar juga meminta negara-negara asing untuk membuka kedutaan mereka di Kabul. Pejabat Menteri Luar Negeri, Amir Khan Mottaki mengucapkan, “Kami ingin membuka babak politik baru untuk pemerintahan yang baik di dalam negeri, juga babak politik baru dalam hubungan dengan setiap wilayah di dunia.” Taliban juga meyakinkan duta besar asing untuk memastikan keamanan mereka dan keamanan warga negara asing lainnya di Afganistan.

Jelas bahwa posisi fleksibel ini mengungkapkan upaya serius yang dilakukan oleh Taliban untuk mendapatkan pengakuan internasional karena belum ada negara yang mengakuinya. Mereka berusaha untuk mencairkan suasana. Faktanya, dunia memulai permainan standar ganda dengan Taliban, karena mereka tidak mengakuinya dan tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya, yang dilegitimasi secara de facto.

Saat ini, ada duta besar dan perwakilan senior dari 12 negara asing di Afganistan. Selain itu, dengan kedok bantuan kemanusiaan, INGO berusaha untuk melanjutkan kegiatannya dalam beberapa minggu. Ada kemungkinan bahwa beberapa negara tetangga Afganistan akan mengakui pemerintah Taliban karena kepentingan politik dan ekonomi. Namun negara-negara Eropa dan Amerika tidak terburu-buru untuk segera mengakui Taliban, meskipun diplomasi mereka di Kabul dan Doha tetap bekerja sama dengannya.

Jelas, negara-negara Barat dan tetangga Afganistan telah menekankan hak-hak perempuan, kemanusiaan, dan pemerintahan yang inklusif sebagai prasyarat untuk pengakuan sebuah negara. Namun, semua ini merupakan aspek terlihat dari berbagai narasi. Memang, Barat dan negara-negara di perbatasan berusaha untuk membatasi kemenangan politik dan militer Taliban dengan batas nasionalnya agar mereka tidak mengejar agenda di luar Afganistan—karena sejumlah militer Taliban bersedia melakukannya—.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan pejuang asing di Afganistan agar tidak menjadi ancaman bagi negara-negara perbatasan dan Barat. Meskipun riwayat gerakan Taliban telah berulang kali memastikan bahwa ketakutan ini tidak realistis, Barat tetap skeptis akan meningkatnya kemungkinan kebangkitan Al-Qaeda dan kelompok lain tahun depan.

Hal penting yang perlu disadari oleh gerakan Islam Taliban adalah fakta bahwa lusinan kelompok Islam di seluruh dunia telah muncul sebagai pemenang dalam konflik militer, tetapi mereka belum berhasil dalam politik, pemerintahan, dan penerapan Islam. Yang demikian itu karena mereka hanya mengubah model sistemnya untuk menjadi versi Islami, sedangkan perubahan dan pergantian untuk menjadi sistem Islam tidak akan terjadi kecuali jika:

  1. Fondasi dan keyakinan sistem tersebut didasarkan pada Islam;
  2. Penguasa mendapatkan kekuasaan melalui baiat rakyat dan persetujuan mereka terhadapnya; serta
  3. Penguasa menerapkan Islam secara internal dan eksternal.

Jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka sistem apa pun yang disebut Islam akan dihadapkan pada pertanyaan serius. Tapi pada faktanya, syarat-syarat tersebut jelas bertentangan dengan tuntutan Barat, yang mengusahakan tidak terwujudnya negara yang sesuai syariat.

Saat ini, Taliban berusaha melakukan perubahan Islami secara bertahap di tengah-tengah masyarakat, padahal penerapan hukum Islam secara bertahap tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, pada dasarnya Taliban memiliki wewenang untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dalam permasalahan peradilan, ekonomi, politik, dan luar negeri; daripada harus mengambil upaya perubahan kepada Islam secara bertahap.

Sekarang Taliban dihadapkan pada dua pilihan yang amat penting, yang mana salah satu dari keduanya harus ia pilih:

  1. Membangun sistem Islam yang murni melalui penerapan Islam dan membawanya kepada orang lain untuk mendapatkan rida Allah Swt.; atau
  2. Membatasi diri pada batas-batas negara dengan bergulat untuk mendapatkan pengakuan di forum internasional untuk mendapatkan rida manusia.

Jika Taliban memilih opsi kedua, maka itu jelas akan mengantarkannya pada kematian secara bertahap.

Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang mencari rida Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barangsiapa yang mencari rida manusia namun dengannya membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia.” (HR. Tirmidzi).

 

Diterjemahkan dari Surat Kabar Ar-Rayah edisi 360, terbit pada Rabu, 8 Rabiulawal 1443 H/13 Oktober 2021 M

Klik di sini untuk mengakses sumber 

Hits: 9

Tags

Bagikan tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code