Akibat Penindasan Cina terhadap Uyghur, Dewan Pemerintahan Amerika Melarang Impor Produk dari Xinjiang
Pada Rabu (14/7), Dewan Pemerintah AS menyetujui undang-undang dari Partai Demokrat dan Republik dengan suara bulat yang disahkan oleh senat untuk melarang impor segala jenis produk dari Provinsi Xinjiang, Cina. Ini dilakukan sebagai upaya baru Washington untuk memidanakan Beijing atas apa yang disampaikanya, bahwa penindasan (yang dilakukannya) merupakan genosida berkelanjutan terhadap warga Uyghur dan kelompok muslim lain. Organisasi Hak Asasi Manusia mencurigai Cina menahan jutaan muslim Uyghur dengan total mencapai 11 juta kepala di kamp-kamp militer Xinjiang sejak 2017, namun Cina menyangkalnya dengan tegas.
Ia menyatakan bahwa kamp-kamp tersebut adalah “Pusat Pelatihan Keterampilan” yang bertujuan untuk menjauhkan penduduk dari ekstremisme dan separatisme, setelah orang-orang Uyghur melakukan beberapa serangan berdarah terhadap warga sipil. Biden telah menyetujui penandatanganan mantan Presiden AS, Trump atas undang-undang —yang telah disahkan dengan dukungan luar biasa dari kongres pada Juni 2020— yang melegalkan pemberian sanksi kepada siapa pun pejabat Cina yang terlibat dalam represi etnis Uyghur, sebagaimana dijatuhkannya sanksi terhadap sejumlah pejabat pemerintahan Cina yang disebabkan adanya pelanggaran serius Hak Asasi Manusia terhadap minoritas muslim di wilayah Xinjiang.
Tanggapan Al-Waie: Tampaknya Amerika telah mengubah strateginya menjadi strategi berhadapan langsung dengan Cina dan menyibukkannya dengan masalah-masalah internal. Hal itu dilakukan untuk memblokade serta mencegah hegemoninya meluas ke luar negeri dan mencegah tercapainya tahap persaingan internasional dengan Cina. Amerika ingin memanfaatkan kaum muslimin masuk dalam permusuhan demi kemaslahatannya, seperti yang terjadi di Afghanistan maupun Turkistan. Apabila benar-benar dilakukan, maka yang terjadi saat ini adalah dipersenjatainya Uyghur, distimulasi untuk merevolusi Cina, dan dipasok persenjataan destruktif untuk membuat Cina lelah, bukan dalam rangka menolong kaum muslimin.
Jika pernyataan tersebut benar, maka kita akan melihat skenario Afganistan melawan Rusia terulang kembali dengan Cina, dan akan kita lihat negara-negara teluk bergegas mengulurkan tangan membantu muslim Uyghur yang tertindas. Bukan untuk menolong agama, melainkan untuk menolong Amerika seperti sebelumnya terjadi di Afghanistan, Bosnia, Herzegovina dan Kosovo, dan apa yang terakhir kali terjadi di Suriah bukanlah kejadian yang baru dari kita.
—
Diplomat Italia: Lebanon Merupakan Negara yang Gagal, Kapan Dunia Internasional Melakukan Intervensi untuk Pembebasannya?
Diambil dari perkataan Mantan Duta Besar Italia untuk Irak, Marco Carnelos, dalam pernyataannya di Middle East Eye bahwasanya Lebanon benar-benar telah menjadi sebuah negara yang gagal. Ia juga memaparkan, “Apa yang dilakukan oleh Kelompok Tujuh Negara Industri (G7) —kecuali Prancis— terhadap krisis Lebanon sangat mengecewakan harapan.”
Dia menyiratkan pernyataan Bank Internasional bahwa krisis ekonomi di Lebanon mungkin termasuk di antara 3 krisis ekonomi terbesar di dunia sejak pertengahan abad ke-19. Duta Besar Italia berkomentar bahwa ada beberapa fase lain yang lebih buruk daripada jatuhnya ekonomi tersebut, dan tampaknya Lebanon sedang menuju ke arah sana. Dia memperingatkan dampak mengerikan akibat keruntuhan total sebuah negara di Lebanon yang sulit diprediksi.
Sebagaimana ia juga memperingatkan bahwa keruntuhan total negara dapat mengakibatkan runtuhnya militer Lebanon, yang mengakibatkan diberikannya wilayah-wilayah tak berpenghuni bagi Hizbullah untuk menguasai negara. Ia juga mengatakan bahwa kegagalan total negara dapat menyebabkan perpecahan sekte utama Lebanon, dan bisa saja melibatkan Lebanon ke dalam perang saudara lainnya. Dia percaya bahwa runtuhnya Lebanon akan memiliki dampak yang tidak terduga bagi para tetangganya, terutama di Israel.
Ia mengatakan bahwa beberapa penasihat Barat dan wilayah yang memimpikan “kekacauan yang diciptakan” harus mempertimbangkan semua kemungkinan dampak dari keruntuhan Lebanon. Dia menyerukan agar diadakannya sesi khusus di Dewan Keamanan PBB untuk membahas krisis dan mengadopsi resolusi atas Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, yaitu intervensi militer.
Tanggapan Al-Waie: Kepada Duta Besar Italia yang menyerukan Intervensi Internasional di Lebanon untuk menyelamatkanya, kami nyatakan, “Bukankah segala pencapaian Lebanon yang telah dicapainya tidak lain adalah dengan cara intervensi asing? Itu juga yang menjadi sebab dari semua masalah Lebanon sejak awal berdirinya, penanaman sektarianisme di dalamnya, pemaksaan pemimpin kepada rakyatnya, hingga penjerumusannya ke dalam tungku (lilitan) hutang riba internasional.”
Berbanding terbalik dengan apa yang diminta (oleh Duta Besar Italia), kami katakan, “Dunia internasional harus berhenti mencampuri urusan Lebanon dan negara-negara di kawasan itu, serta menyerahkan keputusan nasib negara kepada rakyatnya yang ingin mengembalikan Lebanon ke asalnya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Islam dan mengembalikan pemerintahan sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepada manusia. Itu saja yang bisa mengakhiri Lebanon dan kawasan tersebut dari kejahatan intervensi dunia internasional.”
Diterjemahkan dari Majalah Al-Waie edisi 419, terbit pada bulan Zulhijah 1442 H/Juli 2021 M
Klik di sini untuk mengakses sumber
Visits: 2
