Oleh: Prof. Mamdouh Bouaziz (Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Tunisia)

Ada masyarakat yang bersorak menabuh gendang karena berbahagia atas pengesahan Konstitusi Kais Saied dan Konstitusi Republik Ketiga. Di lain sisi, kudeta terhadap pemerintah membuat masyarakat menggerutu dengan kentara. Tanggapan masyarakat ini juga merupakan respon buruk terhadap pengesahan konstitusi yang membangun kediktatoran baru dan membatasi kebebasan masyarakat tersebut.

Terlepas dari kedua kubu tersebut, peristiwa pada 25 Juli 2022 ini merupakan pukulan telak yang didominasi oleh ketundukan mutlak dan fanatisme buta terhadap proyek politik yang tidak diketahui. Ia didorong oleh kebencian mendalam dan kedengkian besar terhadap konstelasi politik yang selama puluhan tahun terakhir telah memimpin dan mengundang malapetaka bagi negara-negara dan rakyat.

Pengamat politik hari ini mengetahui bahwa Referendum Konstitusional 25 Juli merupakan pos pemilu nyata pertama yang dipatuhi oleh presiden Kais Saied sesuai kebijakan Komunitas Internasional. Hal tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan duta besar negara-negara G7 di Tunisia pada 10 Desember 2021 lalu, di mana mereka meminta batas waktu yang jelas untuk mengembalikan fungsi lembaga-lembaga demokrasi.

Tanggapan Presiden Kais Saied sangat cepat. Tiga hari setelah pernyataan negara-negara G7, Saied mengumumkan peta jalan yang berisikan Referendum Nasional pada 25 Juli mendatang, disusul pemilu legislatif pada 17 Desember di tahun yang sama (2022).

Selain itu, peta jalan tersebut juga berisikan upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan jumlah peserta referendum melalui komisi independen pemilihan tertinggi. Bahkan Kais Saied dalam penampilan pertamanya pada malam referendum dan setelah hasil pertama pemilu diumumkan, menyatakan bahwa prioritas utamanya sekarang adalah undang-undang pemilu terbaru untuk melancarkan pemilu legislatif mendatang, dalam pesan implisit terkait komitmennya terhadap pernyataannya dahulu.

Semua ini menunjukan bahwa tujuan utama Kais Saied melalui referendum ini adalah untuk mengirim pesan kepastian kepada Barat bahwa ia mampu menjamin stabilitas politik, juga mengirimkan pesan bahwa ialah yang lebih pantas dan lebih mampu untuk menjaga proyek-proyek mereka serta menerapkan strategi Barat di dalam negaranya.

Kemudian, apa yang dijanjikan oleh Kais Saied tentang Republik Ketiga dan konstitusinya yang akan menjamin martabat hidup rakyat Tunisia, juga tentang filosofi pemerintahan yang kokoh hanyalah fantasi dan tipu daya politik saja. Betapa mirip janji-janji Saied dengan para pendahulunya setelah Ratifikasi Konstitusi di tahun 2014!

Maka, dari mana perubahan yang akan datang sementara Uni Eropa mengendalikan dan memaksa kita untuk mengembangkan kekuasaan mereka di Tunisia? Dari mana perubahan akan datang sementara Dana Moneter Internasional (IMF) terus memaksakan kontrol, perintah, dan kebijakannya pada kita? Dari mana pula perubahan akan datang sementara sistem kapitalis sekuler yang sudah jelas kerusakannya ini masih menguasai kita?

Fakta konflik Tunisia pada hari ini—sama seperti semua konflik di negara-negara Islam—adalah sebuah pertarungan berdasarkan loyalitas. Keduanya—termasuk di dalamnya pihak oposisi—tidak berusaha mengeluarkan negara dari krisis ekonomi dan keuangan yang menyesakkan saat ini, yang menyebabkan kita berada di ambang kebangkrutan. Kais Saied dengan konstitusi barunya juga tidak berusaha membebaskan negara dari penjajah yang menindas, menjarah, dan mengontrol kekayaan kita.

Pertarungan antarkelas politik sekuler ini sesungguhnya adalah tentang perebutan kursi yang kakinya bengkok. Pertarungan ini merebutkan posisi siapa yang akan berkuasa, atau lebih tepatnya, siapa yang akan memenangkan posisi sebagai pejabat untuk seluruh rakyat di dalam negeri.

Hari ini, di tengah semua gejolak media serta bualan dan negosiasi politik, yang bisa kita lakukan adalah berpihak pada undang-undang dan sistem Islam.

Hari ini, beredar propaganda di media dan pernyataan para penguasa negeri bahwa bekerja sama dan menerima kebijakan IMF adalah perkara yang harus dilakukan. Mereka juga mempropagandakan bahwa campur tangan Prancis, Inggris, dan Amerika dalam masalah negara merupakan bentuk keterbukaan, kerja sama logistik, dan kerja sama teknis belaka. Mereka juga berargumen bahwa pembatalan subsidi bahan-bahan pokok; menutup pintu delegasi untuk penugasan layanan publik; menghemat dan mengurangi upah adalah bagian dari reformasi ekonomi yang disesali! Dan masih banyak lagi dusta dan kepalsuan yang mereka klaim.

Mereka sama sekali tidak berani walau hanya sekadar berpikir untuk keluar dari sistem yang rusak ini. Mereka juga tidak berani untuk mencari solusi selain sistem kapitalisme, sehingga IMF dipandang berada di luar kemampuan kita dan bahwa kebijakannya juga bukan sebuah paksaan. Padahal perbaikan yang diklaim oleh IMF tak lain adalah penjajahan baru dan tidak berhubungan dengan perbaikan sama sekali.

Para pejabat yang duduk di kursi pemerintah ini tidak bisa berkata kecuali “Kami dengar dan kami taat.” pada perintah kafir Barat dan undang-undang semunya (yang tidak ada dalam realitas kehidupan).

Sejatinya, di balik aliansi dan gerakan-gerakan yang saling berselisih ini, ‘kemunduran’ telah melanggengkan sistem kapitalis dan menambah penyebab masalah yang kita alami sejak masa kolonial. Maka haruslah kita sekarang untuk merapatkan barisan dan berkorban! Bahkan harus merancang dengan jelas peradaban yang mengikut-sertakan solusi-solusi ekonomi, sosial, keuangan, dan berbagai cara menerapkannya.

Sudah cukup pengorbanan, kerendahan, ketundukan, serta percobaan-percobaan kita yang gagal dalam menghadapi para kolonialis.

Hari ini, umat Islam telah mampu mengambil alih peran politik baru. Tunisia mampu menjadi lokomotif (penggerak) dari rancangan universal ini, yaitu rancangan Khilafah Islamiyah kedua yang berlandaskan metode kenabian.

Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 402, terbit pada Rabu, 5 Muharam 1444 H/3 Agustus 2022 M

Klik di sini untuk mengakses sumber 

Visits: 14