“Kudeta dan perpecahan yang penuh kebencian di tengah kita adalah bencana baru yang menimpa rakyat dan visi kita. Ini harus segera diakhiri dan segala sesuatunya harus dikembalikan ke tempatnya yang semestinya, yakni dalam satu kerangka negara, sistem, hukum, dan persenjataan yang sah. Perlawanan rakyat yang damai harus didukung, sebab itu cara terbaik untuk melanjutkan perjuangan dan mencapai tujuan nasional kita pada tahapan ini,” demikian pernyataan Presiden Otoritas (Mahmoud Abbas).
Dari sini, kita dapat mengidentifikasi titik-titik perbedaan yang ingin diatasi dan titik-titik konvergensi yang ingin dibangun di antara para faksi dalam pertemuan mereka yang diadakan di Kairo.
Sebelum membahas lebih terperinci perihal pertemuan tersebut, perlu dipaparkan beberapa hal penting yang menunjukkan tujuan utama pelaksanaannya, antara lain pihak penyelenggara, waktu pertemuan, pihak tuan rumah, dan pihak yang membuka jalan bagi kesuksesannya.
Sedikit kilas balik, kita mendapati bahwa pertemuan tersebut diadakan atas undangan Presiden Otoritas Mahmoud Abbas, segera setelah kaum Yahudi menyerbu Kota Jenin dan kampnya. Undangan ini disambut baik oleh rezim Mesir yang merupakan tuan rumah pertemuan tersebut dan berupaya untuk menuntaskannya. Sementara itu, rezim Turki membantunya dengan mempertemukan para faksi dan pimpinan otoritas sebelum mereka berangkat ke Kairo.
Berdasarkan hal itu, didapati bahwa pertemuan tersebut berlangsung di tingkat lokal dan regional yang didisiplinkan oleh kebijakan luar negeri yang tunduk (atau sesuai) pada perintah Amerika, serta mendukungnya dalam orientasinya terkait persoalan Timur Tengah dan Palestina.
Amerika sendiri, sejak Pemerintahan Netanyahu berkuasa dan berupaya mengobarkan situasi hingga meledak-ledak, telah mencoba untuk mencegah pecahnya konflik dan menekan entitas Yahudi untuk mengurangi eskalasi, mencegah keruntuhan otoritas dan pemerintahan, serta menggerakkan rezim regional untuk membantu upaya mereka mencegah tindakan yang menargetkan entitas Yahudi, yakni dengan menekan faksi agar menghentikan dukungan reaksi terhadap kejahatan entitas Yahudi yang tidak ada hentinya, terutama di Tepi Barat.
Kecenderungan untuk mencegah pecahnya konflik ini ditegaskan oleh pernyataan Presiden Otoritas untuk berpegang pada pendekatan perlawanan rakyat secara damai sebagai pilihan ideal untuk mencapai pendirian negara dan kemerdekaan, serta menolak membebaskan tahanan gerakan jihad Islam, meskipun ada ancaman untuk memboikot pertemuan tersebut.
Sebaliknya, aktivitas Otoritas meningkat di Jenin dan Nablus. Dapat dilihat betapa berpengaruhnya rezim regional dan berbagai pertemuan yang mereka sponsori dalam mengendalikan faksi-faksi, menjauhkan mereka dari panggung, serta membantu Otoritas dalam mengontrol aturan yang rusak akibat kejahatan yang tiada henti, terutama pada pemerintahan nasional Alkitabiah yang berpacu dengan waktu saat melaksanakan rencananya terkait Yerusalem, Masjidilaqsa.
Si Perdana Menteri sedang berjuang mempertahankan koalisinya dan mencegah perpecahan dengan melakukan lebih banyak kejahatan—yang mengharuskannya beralih ke partai yang lebih disiplin dan tanggap dalam menyerap hal-hal yang terjadi, serta mencegah ledakan konflik, yang merupakan otoritas secara langsung dan faksi yang dikendalikan oleh rezim As-Sisi.
Mengenai isi pertemuan dan pembahasan lainnya, yang mewakili titik-titik konvergensi dan ketaksepakatan antara faksi dan otoritas, sebagaimana kami tunjukkan di awal artikel, kami mendapati bahwa topik-topik tersebut selalu berulang dalam setiap pertemuan.
Topik-topik tersebut itu adalah pemilihan presiden dan legislatif, pembentukan Dewan Nasional yang baru, penyelesaian masalah Gaza, kesatuan senjata dan otoritas, serta pengembangan PLO. Keputusan terakhir menetapkan pembentukan sebuah komite untuk menindaklanjuti berbagai topik dan persoalan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perpecahan dan mencapai persatuan nasional Palestina, sebagaimana yang mereka katakan.
Ketika dicermati lagi, kami pun mendapati bahwa ketaksepakatan itu terletak pada perinciannya, bukan pada kerangka yang memuat semua persoalan ini. Yang kami maksud di sini adalah proyek dua negara, sebagaimana dikatakan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
Mereka menekankan kepatuhan terhadap legitimasi internasional—yang merupakan terjemahan akurat dari proyek dua negara, serta konsensus bahwa PLO adalah satu-satunya cara untuk mencapai pantai Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
Dengan demikian, dalam perincian ini, perbedaannya tetap pada monopoli satu pihak atas pihak lain, yakni gerakan Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza; juga tidak menggunakan kotak suara serta menerima kuota dan kemitraan nasional. Alhasil, perpecahan tersebut dianggap sebagai fenomena politik yang berkaitan pada perinciannya, bukan pada pandangan solusi, hasil, dan metode implementasinya.
Fenomena ini dimaksudkan untuk tetap ada dalam kondisi tertentu. Tatkala muncul kondisi yang memerlukan kesatuan dan diakhirinya fenomena tersebut, maka hal itu akan berakhir dalam suatu pertemuan.
Adapun saat ini, tidak ada indikasi usulan politik yang mendesak yang mampu membuat terobosan dalam masalah ini, terutama pada masa kesibukan dan perpecahan Amerika dalam entitas Yahudi. Akan tetapi, jika Amerika mengabdikan diri serta menemukan pemerintahan yang kuat dari entitas Yahudi yang mau berjalan bersamanya dan menaruh visi politik untuk Tepi Barat dan Gaza, maka pegunungan akan berubah menjadi dataran dan kereta perang akan terus melaju oleh dorongan As-Sisi, negara-negara Teluk, dan Erdogan; atau perpecahan itu berubah menjadi pertarungan dan itu adalah sebutan yang pas sesuai faktanya.
Kesimpulannya, kita dapat mengatakan bahwa pertemuan tersebut sepenuhnya didisiplinkan oleh visi Amerika untuk melikuidasi perjuangan Palestina. Ada konsensus tentang masalah legitimasi internasional dan pengembangan kembali PLO, yaitu proyek dua negarayang mencakup Negara Palestina yang disebut PLO. Hal ini dianggap sebagai landasan politik untuk membangun masa depan ketika kondisi politik sudah matang.
Dengan begitu, orientasi politik yang terang-terangan dari faksi-faksi ini dianggap sebagai indikasi berbahaya dari orientasi mereka. Pada saat yang sama, pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mengontrol peristiwa-peristiwa dan mencegahnya meletus ketika masalah Palestina tidak dianggap sebagai prioritas bagi Pemerintahan Amerika—yang sibuk dengan masalah-masalah besar dan sensitif, seperti Cina dan Rusia.
Pertemuan tersebut adalah kejahatan di atas kejahatan. Tidak membawa kebaikan selama berdasarkan pada resolusi internasional dan proyek dua negara. Juga PLO, setelah melibatkan Fatah dan faksi-faksi lainnya ke dalam terowongan gelap ini, kini malah membawa masuk pihak lainnya.
Kurangnya kesadaran politik dan kurangnya disiplin hukum dalam melihat permasalahan dan cara penyelesaiannya, membuat faksi-faksi ini terpeleset dan terlibat dalam perebutan kekuasaan yang melayani penjajah. Mereka tersesat dan kehilangan arah.
Kami selalu memperingatkan bahwa mengikuti PLO hanya akan membawa pada kegagalan dan kehancuran. Bahwa pemerintah dan orang-orangnya hanya bermain-main di bawah nama nasional dan faksi, dengan visi besarnya, bahkan dengan darah rakyat Palestina; seperti terjadi di kubu Ain al-Hilweh, tempat kepala intelijen menyelinap, menyalakan peledak, lalu meninggalkannya. Juga entitas Yahudi yang mempercepat kesalahan dalam menjalankan rencananya, baik di Tepi Barat, Yerusalem, maupun perbatasan Yordania.
Semua ini mengharuskan kita untuk menyadari akan besarnya bahaya dan agar bersegera memanfaatkan seluruh energi untuk memobilisasi rakyat, kekuatan, dan tentaranya dalam mewujudkan Palestina dan rakyatnya. Juga untuk membebaskannya sebelum tenggelam dalam bayang-bayang rezim boneka pengkhianat yang mengagungkan pujian Amerika dan mencari validasi kaum Yahudi. (GZ/AL)
*Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir Wilayah Tanah yang Diberkati (Palestina)
Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 455, terbit pada Rabu, 22 Muharam 1445 H/9 Agustus 2023 M
Klik di sini untuk mengakses sumber
Visits: 4
