Oleh: Profesor Abdel Salam Ishaq

Sejak perang sia-sia terjadi di Sudan—seperti yang dijelaskan oleh komandan Pasukan Militer Al-Burhan kepada agen-agen Amerika; Pasukan Militer (Negara) dan Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces)—maka, politik penyesatan (AS) telah rampung. Di mana Menteri Luar Negeri AS, Blinken, mengatakan bahwa perang Khartoum adalah masalah internal. Oleh karena itu, AS bergegas untuk mengevakuasi warga negaranya sebagaimana negara asing lainnya, dan membiarkan rakyat Sudan terbakar sendirian dalam perang dan kehancuran.

Secara politis, Amerika adalah pihak pertama yang mendapaktan manfaat dari perang ini. Karena perang ini terjadi antara agen-agen militer mereka, serta berhasil menjauhkan agen-agen sipil Inggris yang hampir memonopoli kekuasaan melalui perjanjian kerangka kerja.

Namun, dalam konteks yang sama, Amerika berbicara bahwa is tidak berpartisipasi dalam perang Sudan. Presiden Mesir, Al-Sisi mengatakan, “Apa yang terjadi di Sudan adalah masalah internal, dan tidak ada yang boleh ikut campur!”

Selang beberapa waktu dan terjadinya intensifikasi operasi militer antara kedua pihak, Amerika mulai memasukkan kartu agenda politiknya. Mereka memulai dengan gencatan senjata yang jumlahnya hampir tujuh kali. Kemudian, mereka pindah ke tahap permainan negoisasi yang panjang di platform Jeddah, yang saat itu berada di bawah pengawasan langsung Menteri Luar Negeri (AS), Antony Blinken. Beliau menyatakan di depan media pasa Senin (18-4-23), “Saya telah melakukan dua kontak dengan kelompok Al-Burhan dan kelompok Hemedti, untuk mendesak mereka melakukan kesepakatan gencatan senjata selama 24 jam.”

Setelah itu, dilanjutkan dengan gencatan senjata yang memberikan kecupan kehidupan bagi Pasukan Dukungan Cepat yang mengambil manfaat dari gencatan sejata tersebut. Tujuannya untuk menstabilkan kondisi mereka dari kelelahan perang. Taktik tersebut merupakan politik Amerika yang terkenal, di mana mereka tidak menginginkan kekalahan bagi kedua belah pihak mana pun.

Kemudian, mereka berpindah ke platform lain ibu kota negeri-negeri yang pro-Amerika,—setelah Deklarasi Jeddah dan hasilnya—di antaranya dengan membuka jalur kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang terdampak.

Kepala berbagai negara dan Pemerintahan Kuarter IGAD bekumpul di dataran tinggi Ethiopia, ibu kota Addis Ababa, beserta kekuatan politik sipil mulai membahas implementasi peta jalan perdamaian di Sudan yang diketuai oleh William Ruto, Presiden Kenya pada Senin (10-7-23).

Perkumpulan ini dihadiri juga oleh Perwakilan Pasukan Dukungan Cepat beserta Kepala Pasukan Sipil Abdallah Hamdouk sambil meminum kopi abyssinia. Harapannya, pertemuan ini dihadiri semua pihak. Namun Perwakilan Pasukan Militer tetap menolak menghadiri pertemuan tersebut, sekalipun tahu bahwa mereka telah datang ke Ethiopia.

Setelah Amerika merasakan suatu bahaya, ia menginstruksikan anteknya, Al-Sisi untuk mengumumkan pertemuan puncak di Kairo pada hari Kami (13-7-23), yang disebut KTT Negara Tetangga Sudan. Akhirnya, KTT pun berlangsung tepat waktu dengan partisipasi Afrika Tengah, Cad, Eritrea, Ethiopia, Libia, Sudan Selatan, Ketua Komisi Uni Afrika, dan Sekretaris Jenderal Liga Negara Arab/ Liga Arab.

Para kepala negara-negara tersebut menyampaikan pendapat mereka, dengan kesimpulan akhir sebagaimana rancangan Amerika sebagai pemain utama, yang isinya:

1. Pernyataan keprihatinan jika operasi militer berlanjut untuk jangka waktu yang lebih lama; meminta pihak yang bertikai untuk menghentikan eskalasi, berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata dengan segera dan berkelanjutan, dan mengakhiri perang.
2. Penekanan pada penghormatan penuh terhadap kedaulatan, kesatuan, dan integritas teritorial negara, serta tidak campur tangan dalam urusan internal.
3. Penegasan akan pentingnya solusi politik untuk menghentikan perang yang sedang berlangsung, dan mengadakan dialog inklusif bagi pihak-pihak Sudan. Tujuannya untuk memulai proses politik yang komprehensif, serta memenuhi aspirasi rakyat Sudan dalam keamanan dan kemakmuran.
4. Kesepakatan pembentukan mekanisme menteri terkait krisis Sudan di tingkat Kementrian Luar Negeri Negara Tetangga.
5. Penugasan mekanisme komunikasi untuk membahas langkah-langkah eksekutif yang diperlukan dalam mengatasi dampak krisis.

Deklarasi ini telah disetujui oleh Pasukan Militer. Kementerian Luar Negeri Sudan juga sudah mengeluarkan pernyataan terkait hal ini, dan dilanjutkan dengan pernyataan pimpinan Pasukan Militer. Salah satunya adalah pernyataan Letnan Jenderal Shams Al-Din Kabbashi yang sejalan dengan keinginan Amerika, yaitu tentang pentingnya negosiasi politik antara Pasukan Militer dan Pasukan Dukungan Cepat. Karena dianggap sebagai pukulan menyakitkan bagi pihak yang tertipu oleh kebutuhan Pasukan Militer dan menyelesaikan perang secara militer; yang meluncurkan tagar “Tidak, untuk menghentikan perang.”

Karena itu, wahai penduduk Sudan, sesungguhnya Amerika menginginkan perang ini untuk memindahkan Sudan ke realitas baru, dengan melangsungkan negosiasi antara agen-agennya di dua pihak yang bertikai. Mereka ingin menghilangkan segala pengaruh Eropa di Sudan, tanpa memperhatikan akibat dari perang terkutuk ini, berupa pembunuhan, pengusiran, pemerkosaan, penjarahan, serta pembakaran pohon dan batu.

Saat ini, kita perlu berhenti dan melihat dengan sudut pandang Islam, yang melarang pertumpahan darah yang tidak adil. Islam yang memastikan untuk mencabut kekuasaan dari tangan para pemimpin boneka dan mengembalikannya kepada umat, agar umat bisa memilih siapa yang akan memimpin mereka dengan Al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya, sehingga Sudan menjadi pusat negara Khilafah Rasyidah kedua dengan metode kenabian.[RZ/SR]

Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 453, terbit pada Rabu, 8 Muharram 1445 H/26 Juni 2023 M

Klik di sini untuk mengakses sumber 

Visits: 8