Kepala Badan Intelijen Amerika, William J. Burns, melakukan perundingan mendalam dengan Kepala Intelijen entitas Yahudi (Mossad), David Barnea, di ibu kota Prancis. Perundingan itu juga diikuti oleh Kepala Intelijen Mesir, Abbas Kamel, beserta Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.
Pada kesempatan ini, Amerika mengerahkan seluruh pejabat seniornya untuk mendesak entitas Yahudi agar menerima gencatan senjata. Mereka mengirim Brett McGurk, penasihat senior Presiden AS Joe Biden untuk urusan Timur Tengah, untuk datang ke Mesir, dan entitas Yahudi untuk menguatkan upaya masa lalu agar mengutamakan kesepakatan pertukaran tawanan tersebut.
Pada Kamis (22-2-2024), Brett McGurk mengadakan perundingan intensif antara pejabat Yahudi dengan keluarga tawanan Hamas. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menggambarkan perundingan tersebut dengan “Bergerak ke arah yang positif”, dan ia berkata : “Sesungguhnya indikator utama yang didapatkan dari Brett McGurk adalah bahwasannya perundingan ini berjalan dengan baik”. Dengan jelas pemerintah Joe Biden menekan entitas Yahudi untuk mengirim delegasi ke Paris secepatnya untuk menyelesaikan pembahasan kesepakatan pertukaran tawanan dengan Hamas setelah Netanyahu sebelumnya menolak untuk mengirim delegasi itu. Kemudian Netanyahu terpaksa untuk mengirimkan delegasi tersebut ke Paris yang dipimpin oleh direktur Mossad David Barnea, ditemani oleh direktur Shin Bet, Ronen Bar; Komandan Unit Intelejen Tahanan dan Orang Hilang; dan juga Penasihat Politik Perdana Menteri, Dr. Ofir Flake. Mereka dengan cepat berpartisipasi dalam perundingan dan kemudian Kembali ke Tel Aviv untuk diskusi lanjutan.
Pemerintahan Biden telah menolak rencana Netanyahu yang ia umumkan sehari setelah perang di Gaza. Dengan mengumumkannya, Netanyahu ingin menghindari tekanan Amerika. Rencana tersebut akan menghabisi eksistensi pengaruh AS di kawasan tersebut. Sebuah sumber media informasi di Amerika mengutip upaya pemerintah Amerika untuk melibatkan banyak negara Arab dalam masa depan Gaza dan Tepi Barat, dan menekankan bahwa Qatar akan memiliki peran penting dalam setiap solusi masa depan, bersama dengan Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Yordania.
Amerika Serikat telah bekerja sama secara intensif dengan Qatar untuk melanjutkan perundingan guna mencapai kesepakatan pertukaran tawanan itu setelah Qatar menjalankan tugasnya untuk meyakinkan Hamas akan perlunya kembali melakukan perundingan, melunakkan sikap Hamas, dan meniadakan beberapa syarat yang tidak dapat diterima oleh negara Yahudi tersebut. Hal itu dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata selama bulan Ramadan, dan seterusnya sebagai persiapan untuk gencatan senjata yang menyeluruh.
Manuver Amerika dan tekanan terhadap entitas Yahudi ini bertepatan dengan pernyataan Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Mousa Abu Marzook, di mana ia mengatakan: “Hamas siap dengan pemerintahan teknokratis Palestina untuk mengatur urusan Gaza, dan Hamas tidak menjadikan (posisi) di pemerintahan sebagai tujuan mereka.” Hal ini justru membuka jalan bagi pengaktifan solusi politik yang dipimpin oleh Amerika, yang membantu kemungkinan otoritas Palestina kembali memerintah Jalur Gaza dan Tepi Barat. Sebagai bagian dari upaya Amerika dan lembaga internasional untuk menerapkan Solusi Dua Negara dari sudut pandang Amerika, mengakhiri konflik, dan terwujudnya normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan entitas Yahudi.
Terlepas apakah pemerintah Amerika mampu mencapai kesepakatan gencatan senjata saat ini atau tidak, garis besar tujuan politik Amerika di masa depan sudah menjadi jelas, yaitu mewujudkan entitas Palestina yang terbatas di bawah nama negara, sehingga berfungsi sebagai jaminan teraman bagi kelangsungan hidup entitas yahudi di palestina akan tetap dominan dan berkelanjutan.
Pembentukan entitas Palestina (yang terdistorsi) dengan nama sebuah negara akan secara alami terkait dengan penggabungan penuh entitas Yahudi ke wilayah tersebut melalui normalisasi semua negara Arab yang ada di dalamnya, sebagai sebuah negara alami di wilayah Arab yang keberadaannya tidak dipermasalahkan oleh siapapun pemimpin Arab atau Palestina, dan ini berarti memberikan entitas Yahudi hal yang paling ia harapkan, yaitu hak untuk hidup, keamanan, dan pengakuan.
Telah bocor informasi yang bersumber dari Amerika terkait Hamas yang mengatakan bahwa beberapa negara Arab sedang berupaya untuk menggabungkan Hamas ke dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Gedung Putih memberitahu pada entitas Yahudi bahwa negara-negara Arab sedang merumuskan rencana untuk “Hari berikutnya setelah perang” di Jalur Gaza yang mencakup ketentuan yang menetapkan: “Menggabungkan Hamas ke dalam Organisasi Pembebasan Palestina”, hal tersebut menurut media Ibrani.
Menurut lembaga penyiaran resmi Israel pada Jum’at (24-03-2024), diberitakan bahwa pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, telah memberi tahu (Israel) bahwa rencana yang sedang dirumuskan negara-negara Arab mungkin memuat klausul yang mengatur penggabungan gerakan Hamas ke dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan mengatakan bahwa pemerintahan Biden menekan perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengadakan diskusi tingkat menteri mengenai masalah ini.
Dari sudut pandang Amerika, penggabungan ini akan membantu memulihkan otoritas Palestina (yang baru diperbarui) untuk memerintah jalur Gaza dengan jaminan untuk mencegah serangan terhadap entitas Yahudi. Ini adalah pandangan Amerika untuk solusi komprehensif terhadap konflik Arab-Israel di dunia.
Melalui strategi ini, troika¹ yang terdiri dari Mesir, Qatar, Emirates, Yordania, dan Turki akan melakukan segala upaya untuk menjaga keamanan entitas Yahudi dengan menekan Hamas agar mematuhi solusi politik sebagai satu-satunya pilihan untuk mencapai negara Palestina yang lemah (yang dijanjikan). Amerika melakukan segalanya terkait konflik ini, dan negara-negara ini hanya melakukan apa yang Amerika inginkan. Mereka hanyalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan Amerika.
Qatar tampaknya menjadi aktor yang berpengaruh dalam perundingan ini, dan Qatar memiliki lebih banyak pengalaman karena ketergantungannya pada Amerika untuk menekan Taliban dalam perundingan di Afghanistan, dan juga dalam menekan Hamas untuk membuat lebih banyak konsesi.
Dengan begitu, perannya dalam perundingan ini merupakan peran yang sangat besar dalam mengkhianati permasalahan Palestina. Sesungguhnya ini merupakan hal yang memalukan bagi Qatar, dan bagi negara-negara yang tunduk juga ikut serta dalam kepentingan Amerika dan Israel. Alih-alih memberikan bantuan dan dukungan kepada penduduk Gaza, kepemimpinan Qatar dan para pemimpin lainnya yang rendahan itu malah secara aktif berupaya menghilangkan esensi permasalahan Palestina, dan justru malah memperkuat serta mengakarkan entitas Yahudi di hati negeri kaum muslimin.
Oleh: Prof. Ahmed Al-Khatwani
Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 484, terbit pada Rabu, 18 Sya’ban 1445 H/28 Februari 2024
Klik di sini untuk mengakses sumber
¹Troika (diambil dari bahasa Rusia, berarti “tiga serangkai”) adalah bentuk kepemimpinan suatu organisasi atau sidang yang dijabat oleh tiga pihak dengan peran yang sama (bukan ketua ditambah dua wakil).
Visits: 3
