Oleh: Prof. Mazen Dabaggh
Sejak tercetusnya unjuk rasa pada awal Oktober 2019, yang dikenal dengan “Revolusi Oktober” sebagai bentuk kemarahan atas kemerosotan dan kerusakan yang terjadi di segala penjuru—di Ibu Kota Irak, Baghdad; di wilayah-wilayah pusat; serta selatan Irak—, sampai saat ini perpolitikan Irak masih sangat kacau. Penderitaan rakyat semakin bertambah. Hal ini karena para pendukung perubahan tidak memiliki kesadaran politik, kejelasan visi politik, dan alternatif strategi politik. Alhasil, kalian bisa melihat bagaimana sakit yang mereka derita semakin parah, sedangkan mereka hanya fokus dengan gejala saja. Untuk memperjelas hal tersebut, kami bubuhkan tuntutan para pendukung perubahan sejak unjuk rasa Oktober hingga saat ini, untuk menerangkan sejauh mana kerugian dan kebingungan yang mereka alami.
Para demonstran Oktober menuntut beberapa hal, di antaranya: penggulingan pemerintahan Adil Abdul Mahdi, pembentukan pemerintahan sementara, penyelenggaraan pemilihan umum awal, dan kritik campur tangan asing, termasuk Iran. Tuntutan ini memakan ratusan korban jiwa dan ribuan korban terluka. Selain itu, ratusan orang ditangkap selama konfrontasi antara pasukan Irak dan pengunjuk rasa. Di sisi lain, aksi protes ini membuahkan hasil berupa pengunduran diri Adil Abdul Mahdi, kemudian penugasan Mustafa Al-Kadhimi guna membentuk pemerintahan sementara dan menjadi pembuka jalan bagi pemilihan umum awal.
Capaian pemilu yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 2021 adalah mendukung gerakan Sadrist dengan 73 kursi kepemimpinan, serta penurunan kekuatan Syiah lainnya. Mereka yang kalah mencoba mengubah hasil dengan berbagai cara, termasuk menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan. Tetapi semuanya kembali gagal. Dengan demikian, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pemerintah belum juga terbentuk hingga saat ini?
Intinya adalah karena konstitusi yang ditetapkan oleh penjajah telah diisi dengan ranjau. Mereka ledakkan ranjau tersebut pada setiap momentum sebagai interpretasi atas pasal ini dan itu. Dalam sistem demokrasi yang busuk pemerintah membentuk partai pemenang. Tatkala Ayad Allawi memenangkan pemilu 2010, Nouri Al-Maliki merasa keberatan, sehingga mereka memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang membentuk pemerintahan bukanlah partai pemenang, tetapi blok yang terbesar. Sehingga semua orang pergi kepada blok tersebut, sekalipun dengan oposisi.
Al-Maliki mampu memenangkan blok terbesar dan membentuk pemerintahan. Ketika gerakan Sadrist memenangkan pemilu terakhir dan mampu membentuk blok terbesar, muncul interpretasi kedua terhadap konstitusi yang menjadi persoalan pemblokiran ketiga, yaitu ketidakmampuan untuk menyelenggarakan sidang Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan suara pada posisi Presiden Republik, jika tidak terpenuhi dua pertiga kuorum (220 dari 329 deputi).
Dengan demikian, pemerintah belum terbentuk, padahal pemilu sudah berlalu sejak sembilan bulan yang lalu. Muqtada Al-Sadr mengumumkan pengunduran diri anggota-anggotanya dari parlemen (DPR) sembari terus menantang terbentuknya pemerintahan. Usai munculnya kebocoran di waktu genting ini, Al-Maliki juga terpaksa mengundurkan diri dan mencalonkan Mohammed Shia’ Al-Sudani yang dekat dengannya. Sedangkan yang dilakukan Muqtada Al-Sadr adalah turun ke jalan dan mencegah terbentuknya pemerintahan. Para pendukungnya telah berhasil memasuki wilayah Al-Khadra’ dan melakukan aksi duduk terbuka di parlemen. Tuntutan terakhir mereka adalah membubarkan parlemen dan melangsungkan pemilu baru secepatnya.
Demikian juga para demonstran sipil telah turun ke Firdos Square di pusat Kota Baghdad pada hari Jumat dan turut menyeru agar disegerakannya pembubaran parlemen yang mereka klaim lemah, serta melangsungkan pemilu secepatnya dengan beberapa syarat (aturan pemilu yang adil, komisi yang independen, dan penerapan aturan partai). Hal ini datang dalam pernyataan akhir yang diterima Kantor Shafaq News bahwa terdapat 10 website partai, di antaranya: Iraqi Communist Party, Iraqi Ummah Party, File Front, Harak Al-Bayt Al-Iraqi, Harakah Tishrin Al-Dimuqratiah, dan lain-lain.
Di sisi lain, Aliansi Kerangka Koordinasi mengumumkan mulainya aksi duduk terbuka bagi para pendukungnya di salah satu gerbang Zona Hijau, Baghdad tengah. Aksi tersebut bersamaan dengan aksi duduk pendukung gerakan Muqtada Al-Sadr di dalam wilayah tersebut, di tengah kepentingan dan tuntutan yang saling bertentangan antara kedua pihak. Hal ini menandakan akan adanya dampak berbahaya yang menjerumuskan negara ke dalam pusaran konfrontasi popularitas yang berterusan.
Kondisi di jalan pun semakin berbahaya karena Kerangka Koordinasi menganggap aksi duduk ini sebagai kesempatan terakhir untuk membuktikan keberadaannya. Bergantung pada aksi duduk ini, ia ingin memulihkan haknya yaitu membentuk pemerintahan baru, dengan anggapan bahwa ia akan mewakili kelompok parlementer terbesar setelah pengunduran diri anggota parlemen kelompok Muqtada Al- Sadr.
Invasi gerakan Muqtada Al-Sadr ke Parlemen Irak dan aksi duduk di dalamnya bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Bukan pula bertambahnya konflik dari kerangka dan mencapai tepi bentrokan secara tiba-tiba ini adalah akhir bagi perbedaan kepentingan dan loyalitas. Maka mereka pun menangisi malam mereka masing-masing.
Wahai kaum muslimin, dari sini nampak jelas bahwa semuanya—baik yang pro maupun kontra—tidaklah memiliki solusi apapun untuk mengobati negeri ini. Bahwasanya mereka—sebagaimana yang telah kami sampaikan—tidak bisa mengidentifikasi penyakit apalagi obatnya melalui gejala yang ada. Mereka sama sekali tidak memiliki peta politik yang benar untuk menyelamatkan negeri dari krisis yang mencekik. Lantas, apa gunanya pemerintahan dibentuk? Apa gunanya membubarkan parlemen dan beralih ke pemilu lainnya?
Kulminasi penyakit dan pangkal kerusakan masih berdiri, yaitu sistem politik dan konstitusi yang dibuat oleh AS sang penjajah, sebagai bentuk pengukuhan dirinya di atas negeri dan persembahan untuk kepentingan kelompoknya.
Kita berhadapan dengan konspirasi buruk milik penjajah busuk yang berusaha mengerdilkan permasalahan dan menyesatkan manusia, dengan menjadikan kerusakan sebagai problem individu dan bukan problem sistemik.
Ya, semuanya rusak. Bahkan mereka sendiri mengumumkannya di media sosial. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Maliki, “Politik Irak saat ini telah gagal total dan tidak memiliki masa depan dalam merancang masa depan praktik politik.” Demikian pula Misha’an Al-Juburi dan Hanan Al-Fatlawi menyatakan, “Semuanya rusak.”
Akan tetapi, apa yang bisa dilakukan orang saleh dalam sistem yang rusak? Memilih orang saleh dalam sistem yang rusak hanya akan merusak orang tersebut dan tidak memperbaiki sistem. Maka propaganda pembubaran parlemen dan mengadakan pemilihan baru berdasarkan sistem yang ada beserta aturannya hanyalah propaganda yang sesat dan menyesatkan.
Wahai kaum muslimin, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai pemimpin di bumi. Allah tidak membiarkan manusia melakukan kerusakan semaunya, baik pada muka bumi maupun anak cucunya. Allah mengirim banyak rasul kepada umat manusia dan menutupnya dengan Nabi Muhammad saw.. Allah menurunkan sistem sempurna yang mengatur segala lini kehidupannya, sehingga manusia dapat menikmati kehidupan yang bahagia, terhormat, dan senantiasa tenteram.
Dengan begitu, solusi untuk setiap kerusakan tidak akan tercapai kecuali dengan peraturan yang diridai Sang Pencipta. Kesengsaraan yang manusia derita hari ini tidak lain karena menghapus kedaulatan Sang Pencipta dan mengangkat manusia sebagai tiran yang menghukumi selain Allah. Segala solusi lain hanyalah tambal sulam yang memperburuk keadaan dan menambah kesengsaraan. Allah berfirman, “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit…”
Maka, satu-satunya jalan keluar dan solusi bagi seluruh manusia adalah mengakhiri sistem kapitalisme busuk dan menegakkan syariat Allah dalam Negara Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian.
Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 404, terbit pada Rabu, 19 Muharam 1444 H/17 Agustus 2022 M
Klik di sini untuk mengakses sumber
Visits: 27
