Search
Close this search box.

Mesir: Negeri Kinanah dan Berbagai Konspirasi untuk Membunuh Gerakan Islam (Bagian 3)

Oleh: Prof. Hamad Tabib

Episode sebelumnya kami telah mendeskripsikan dan menggambarkan kehidupan yang dijalani oleh warga Mesir, dan fakta tentang warga Mesir dari sisi kecintaan dan keterkaitannya dengan Islam meskipun banyak konspirasi yang melawannya. Telah kami deskripsikan juga kekuasaan pemerintah mereka, serta ketundukan, pengkhianatan, dan perampokan penguasa mereka terhadap harta dan kekayaan negara.

Fakta ini nyaris membuat revolusi meletus, juga mendorong pemuda Mesir—yang merdeka dan bersemangat dengan Islam—untuk mencari jalan keluar yang berasal dari hukum Islam. Hal ini membuat Barat makin memusatkan intensitas usahanya untuk melawan Mesir dan pemudanya, agar permasalahan Mesir tidak mencapai batas meletus seperti yang terjadi pada revolusi tahun 2012.

Barat—yang dipimpin Amerika—telah membuat rencana licik melawan penduduk Kinanah agar mereka tidak sampai kepada aktivitas perubahan mendasar yang benar. Apa saja metode dan cara licik yang telah dilakukan Barat untuk mengepung, menghalangi, dan mencegah rakyat Mesir yang ingin membebaskan diri dari ketundukan kepada Barat serta perbudakan yang dipaksakan oleh penguasa mereka? Serta cara apa saja yang dihadapi rakyat Mesir untuk keluar dari mimpi buruk yang berat berupa kehinaan dan kemiskinan ini?

Apakah Barat akan menang dengan cara ini?

Adapun rencana dan cara Barat yang paling menonjol adalah:

1. Penyesatan pemikiran dan politik

Pertama-tama, Barat menyibukkan masyarakat dengan tujuan sampingan yang tidak mengarah pada penyelesaian atau perubahan yang mendasar. Setiap kali mereka menyelesaikan satu hal (masalah), Barat akan membuka masalah lain agar mereka tetap berada dalam lingkaran setan. Barat mempermainkan mereka dengan target-target rendahan daripada tujuan akhir yang tinggi dan agung. Beberapa permainan ini adalah pemilihan-pemilihan umum serta persaingan antarparlemen yang tidak ada hubungan sama sekali dengan hukum dan ketetapan politik. Hal tersebut seperti yang terjadi setelah revolusi, berupa usaha untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kecacatan sistem dan tindak kriminalnya yang terus berulang dan bertambah.

Contoh lain dari penyesatan pemikiran adalah tuduhan yang terus berulang kepada kelompok-kelompok Islam, bahwa mereka adalah penyebab permasalahan dan krisis. Di beberapa kesempatan, rezim bekerja untuk membangkitkan masalah di suatu wilayah dan mengaitkannya dengan kelompok-kelompok Islam, dengan tujuan mengalihkan perhatian masyarakat dari tragedi yang diciptakan oleh rezim, mulai dari ketundukan dan pengkhianatan, regresi ekonomi dan pinjaman, penjualan aset ekonomi negara, privatisasi perusahaan publik, dan sejenisnya yang merupakan kriminalitas, perampokan, dan perenggutan kekayaan negara.

Begitu pula intimidasi berupa reaksi Barat jika Islam hadir untuk memerintah, menjadi salah satu dari penyesatan yang ada. Intimidasi bahwasanya para rakyat akan menghadapi perang habis-habisan dengan dunia, menderita kelaparan, dan terasingkan dari dunia internasional.

2. Mengekang institusi militer

Yang kami maksud dalam hal ini adalah pemantauan terus-menerus terhadap para pemimpin dan perwira aktif yang berpengaruh di tentara, dan kehati-hatian untuk memberi posisi sensitif kepada mereka yang setia kepada negara. Tentara tidak diberi kesempatan untuk memiliki senjata di bangsal militer kecuali di waktu-waktu tertentu dan di bawah pengawasan ketat. Senjata hanya diberikan untuk pembagian di berbagai wilayah dengan pengontrolan dan pengawasan yang sangat ketat.

3. Godaan finansial dan hak-hak istimewa kepada lembaga militer

Barat mengikat para pemimpin tentara dengan hal-hal mengenai keuangan yang terus berlanjut. Selain itu, ada pembinaan personel TNI dengan tsaqafah khusus utuk menciptakan kesetiaan dan kepatuhan buta kepada para politisi. Adapun eselon pertama, mereka dididik dengan tsaqafah khusus di negara-negara asing, di bawah pantauan lembaga militer Barat serta perguruan tinggi militer di sana.

Akan ada tangan besi dan kontrol ketat terhadap setiap ketertiban di lembaga ini, juga pemberlakuan hukuman pengkhianat negara (hukum mati atau penjara seumur hidup) kepada siapa saja yang melanggar perintah dan tujuan badan politik. Perkara ini dilakukan oleh negara, dinas intelijennya, dan eselon pertama dari pemimpin tentara. Hal ini dilakukan untuk menjamin berlangsungnya ketundukan para pekerja di lembaga ini, sehingga mereka melaksanakan proyek-proyek kolonial yang dipercaya oleh pemerintah.

Hal kedua yang menyebabkan pengekangan pihak militer adalah sejumlah pemimpin yang setia dan gerombolan prajurit biasa. Hal ini membuat takut para pemimpin militer dari eselon pertama, terutama karena sebelumnya ada berbagai upaya tulus untuk memberontak kepada agen politik di pemerintahan.

Sendi-sendi perekonomian Mesir dikendalikan oleh orang-orang berpengaruh dari para politisi dan perwira militer senior. Bukan rahasia lagi bagi yang mengikuti urusan ekonomi Mesir, bahwasanya persendian ekonomi Mesir dikendalikan para pemilik pengaruh di pemerintahan dan orang-orang yang dekat dengan mereka dari kalangan tentara—yakni perwira dan panglima senior—. Penulis Abdul Rahman An-Najjar mengatakan dalam sebuah artikel yang diterbitkan di situs Sasa Post pada tanggal 6 Juli 2014, “Menempatkan tentara pada proyek infrastruktur lokal bukanlah perilaku baru pemerintah Mesir, akan tetapi bentuk pembaharuan peran tentara terkait urusan dalam negeri. Terutama sejak penggulingan Presiden Muhammad Mursi bulan Juli tahun 2013, dan pelantikan Abdul Fattah As-Sisi sebagai presiden pada bulan Juni 2014.”

Dia mengatakan, “Ada tiga lembaga ekonomi khusus yang cabangnya dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Lembaga ini juga memainkan peran langsung dalam proyek-proyek ekonomi tentara lokal. Mereka adalah:

  1. Organisasi Proyek Layanan Nasional/The National Service Projects Organization (NSPO);
  2. Organisasi Arab untuk Industrialisasi/Arab Organization for Industrialization (AOI); dan
  3. Organisasi Nasional untuk Produksi Militer.

Mengenai tanah pertanian, negara telah menawarkan hak istimewa yang besar kepada para tentara yang memiliki pengaruh di militer, berupa kepemilikan ribuan hektare tanah. Penulis Mustafa Ibrahim mengatakan dalam artikelnya yang dimuat oleh situs Egyptian Institute for Political and Strategic Studies (EIPSS) pada 6 Januari 2018, “Rezim militer yang berkuasa telah mengendalikan sebagian besar—walaupun belum semua—manifestasi kehidupan ekonomi di Mesir. Tanah negara Mesir menjadi salah satu sektor paling menonjol yang dikendalikan oleh militer. Penguasaan tersebut telah terjadi dalam periode yang lama, dan mencapai puncaknya setelah Revolusi 3 Juli 2013.”

Dokumen ini nampak di permukaan pada masa dua dekade terakhir pemerintahan Husni Mubarok, di mana para staf pemerintahannya memberi jutaan hektare tanah kepada pengusaha, sesuai perjanjian yang hampir rusak. Dan setelah revolusi, para militer memberikan ribuan hektare untuk diri mereka sendiri dengan dalih untuk angkatan bersenjata, ditambah lagi mereka menaruh kuasa mereka di sebagian besar tanah negara.

Tak cukup sampai di situ, Presiden Sisi juga memberi puluhan hektare tanah di beberapa tempat di Mesir kepada penguasa Arab, padahal hal tersebut menyelisihi undang-undang. Dalam standar mana pun, semua hal ini termasuk menyia-nyiakan kekayaan bangsa Mesir, yang merupakan pemilik tunggal kekayaan itu menurut semua teks undang-undang dan norma hukum internasional dan regional.

4. Peperangan yang kejam terhadap pemuda gerakan Islam dan gerakan jihad di Sinai dan wilayah lainnya

Pertempuran ini bukanlah hal yang baru di Mesir, bahkan sudah terjadi lama sejak masa Revolusi 1952. Di mana kelompok-kelompok Islam ditindas, para pemimpinnya dihukum mati dalam Peristiwa Al-Mansyiah yang terjadi pada tahun 1954, di mana beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin dituduh dengan usaha pembunuhan Presiden Gamal Abdel Nasser. Beberapa orang yang diberlakukan hukuman mati adalah Mahmud Abdul Latif, Yusuf Tal’at, Ibrahim Altyib, Hindawi Doerr, Muhammad Farghali, dan Abdulkadir Audah.

Rantai eksekusi hukuman mati terus berlanjut setelah itu. Hukuman mati diberlakukan kepada pemimpin kelompok yang baru, terutama setelah terbunuhnya presiden Anwar Sadat. Di antaranya adalah Khalid Al-Islambuli (perwira angkatan darat Mesir), Hussein Abbas, Muhammad Abdus Salam Faraj, Abdel-Salam Abdel Aal, dan Atta Tayel Hemida Raheel.

Pelacakan dan pemenjaraan beruntun terus dilakukan terhadap kelompok-kelompok Islam. Ratusan dari mereka ditahan dalam penjara Mesir yang tersebar sepanjang negeri. Tujuan dari peperangan yang kejam ini adalah untuk menjaga sistem antek asing; menjauhkan masyarakat Mesir dari dukungan terhadap kelompok Islam; serta mengirim pesan yang keras untuk siapa saja yang berusaha menahan, merintangi sistem, dan berusaha merevolusinya.

Bersambung. []

Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 412, terbit pada Rabu, 16 Rabiulawal 1444 H/12 Oktober 2022 M

Klik di sini untuk mengakses sumber

 

 

 

 

Visits: 1

Tags

Bagikan tulisan ini

Tulisan menarik lainnya...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category

Gabung Channel Telegram