Selama dekade ini, pidato resmi pemerintah di Maroko berfokus mengarahkan strategi dan berbagai program terkait kebijakan luar negerinya menuju area Afrika. Dengan pola yang semakin cepat ini, arah hubungan luar negeri telah dibelokkan menuju ke arah Afrika.
Maroko telah menarik diri dari Organisasi Persatuan Afrika (OAU, yang saat ini berubah menjadi Uni Afrika, ed.) pada tahun 1984 karena keanggotaan Front Polisario di dalamnya. Dengan itu, isu Afrika di sisi pemerintah menjadi sekunder dan marginal. Hubungan luar negeri dengan Afrika terbatas pada hubungan bilateral yang terpinggirkan oleh isu Sahara dan posisi negara-negara Afrika di Front Polisario. Lalu terjadilah perubahan besar yang menarik selama dekade ini dalam peta politik luar negeri pemerintah, dengan Afrika menjadi pusatnya. Dengan itu, kebijakan luar negeri pemerintah direduksi menjadi kebijakan Afrika di Maroko sesuai pidato resmi yang baru.
Pidato yang luar biasa dari Kota Dakar merupakan momen yang menentukan kebijakan luar negeri pemerintah di Maroko. Istana di Maroko mengeluarkan pidato memperingati Green March pada tanggal 6 November 2016, dalam sejarah dari ibu kota Senegal, Dakar, untuk menunjukkan prioritas dan pentingnya arah baru dalam kebijakan luar negeri pemerintah.
Pidato dari Dakar yang menjadi pendiri kebijakan baru dan inovatif ini menyatakan, “Kebijakan Maroko di Afrika tidak akan terbatas hanya pada Afrika Barat dan Tengah, tetapi ia akan berusaha agar ia mempunyai dimensi kontinental dan mencakup seluruh wilayah Afrika.” Setelah itu, Kementerian Luar Negeri direstrukturisasi untuk merespons fungsi baru tersebut, dan kemudian disebut Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Afrika.
Kemudian dilakukan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk menginterpretasikan arah baru kebijakan luar negeri pemerintah. Maka, Maroko bergabung dengan Uni Afrika pada awal tahun 2017 dan memperoleh keanggotaan di Dewan Perdamaian dan Keamanan Afrika pada awal tahun 2018. Permohonan bergabung juga diajukan kepada komunitas ekonomi negara-negara Afrika Barat.
Orientasi pemerintah Maroko ke selatan tampak mencolok dan berpengaruh dalam kebijakan luar negerinya selama beberapa tahun terakhir, juga meningkatnya frekuensi kunjungan istana terhadap negara-negara di Afrika serta volume perjanjian serta proyek yang disepakati dan diikuti.
Dalam konteks ini, muncullah yang disebut sebagai ‘aksi Maroko’ bagi negara-negara pesisir agar dapat mencapai Samudera Atlantik. Istana mengumumkan isinya dalam pidato resmi tanggal 6 November 2023, yang menekankan kesiapan Maroko untuk memberikan dukungan serta menyediakan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan kereta api untuk negara-negara pesisir, dengan urgensi untuk mengembangkan infrastruktur di negara-negara pesisir melalui jaringan transportasi dan komunikasi regional untuk memastikan keberhasilan ‘aksi’ ini, dengan tujuan untuk memperkuat serta meningkatkan komunikasi dan perdagangan antara negara-negara pesisir atas dunia luar.
Pada Konferensi Marrakesh yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2023, telah ditandatangani perjanjian antara Maroko dan negara-negara pesisir yang diwakili oleh Burkina Faso, Mali, Niger, dan Chad, untuk memudahkan akses mereka menuju Samudera Atlantik.
Perubahan dalam posisi resmi dan kebijakan luar negeri ini—berupa terputusnya hubungan internasional dengan Afrika dan kebuntuan diplomasi dan percepatan dinamika diplomatik—tidak berasal dari visi khusus pemerintahan atau akibat dari perubahan posisi Afrika dalam hubungan internasional. Blok Polisario masih menjadi anggota lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Afrika. Oleh karena itu, transformasi dan perubahan ini dipahami sebagai kebijakan politik internasional negara-negara yang mempunyai otoritas di Negeri-Negeri Maghreb dan mempengaruhi pemerintahannya.
Revolusi ini ditafsirkan sebagai karakter politik dari Negara-Negara Tepi dan Ujung, yaitu negara-negara yang tunduk pada pengaruh eksternal dalam orbit Negara-Negara Besar. Politik luar negeri pada Negara-Negara Tepi dan Ujung adalah bagian dari politik internasional bagi pusat, dan merupakan cabang dari politik luar negeri Negara-Negara Besar yang berlaku dan berpengaruh di kancah internasional, di antaranya adalah benua Afrika.
Keadaan Maroko adalah contoh dari negara yang tugasnya marginal. Negara ini masih menentukan orbit di mana ia berputar dan berhukum untuk membongkar kebijakan politik Maroko-Afrika dan rahasianya.
Negara Maroko Jauh sadar akan mengakarnya pengaruh Inggris di sana, dan pengaruh kuat mereka dalam pemerintahannya. Hubungan antara kerajaan Inggris dengan pemerintahan Maroko sangat lama. Kasus Maroko Jauh ini adalah kasus yang unik dalam pengaruh dan otoritas Inggris terhadap negeri-negeri Islam.
Politisi Inggris terus memainkan hubungan yang telah terjalin selama 800 tahun antara Kerajaan Inggris dan pemerintah di Maroko. Perjanjian keamanan (kolonial) pertama yang dibuat pada tahun 1721 di Fez telah berusia tiga abad, dan merupakan landasan mengakarnya pengaruh Inggris dalam pemerintahan di Maroko. Pengaruh ini masih berlanjut hingga saat ini, dengan pemerintah yang berlaku saat ini.
Oleh karena itu, politik luar negeri pemerintah di Maroko berada pada orbit politik luar negeri Inggris. Sedangkan kebijakan luar negeri Maroko-Afrika merupakan salah satu cabang dari strategi besar yang disusun Inggris untuk benua Afrika. Secara tidak langsung, peran pemerintah di Maroko adalah sebagai alat dasar dan utama strategi tersebut.
Selama milenium ketiga ini, benua Afrika telah menyaksikan konflik para penjajah yang sengit sebagai akibat dari transformasi besar yang terjadi dalam situasi internasional, juga keganasan serta tindakan berlebihan sistem kapitalis kolonial. Ini dilakukan sebagai jawaban dari kekayaan benua tersebut dalam hal bahan mentah dan sumber daya alam, ditambah lagi Afrika sangat menderita akibat kekosongan politik dan ideologi.
Dalam konteks ini, Afrika telah menjadi perhatian pertama para penjajah dalam agenda eksternal Pasukan Internasional Kolonial, yang berpandangan bahwa Afrika adalah arena penjarahan dan pasar barang-barang dagangan konsumsi. Sebagai akibat dari persaingan kolonial yang sengit dan serangan Amerika yang kejam ini, kolonialisme Eropa kuno, khususnya Prancis dan Inggris, berada dalam bahaya.
Pemberontakan Arab Spring berpengaruh pada destabilisasi struktur kolonialiame Inggris di Tunisia dan Libya, serta akses Amerika pada Libya. Likuidasi rezim Qadhafi adalah alat dan pilar kolonialisme Inggris di benua Afrika, kemudian terjadi “Brexit” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kedua faktor ini menjadi motif utama Inggris untuk menata ulang berkas-berkas kolonialnya, dan merumuskan kembali strateginya di Afrika.
Mereka menggunakan Maroko berikut sistem pemerintahannya sebagai pusat strategis kolonial baru, dan sebagai alat alternatif mereka di Afrika. Kebergantungannya kepada Maroko karena dua sebab utama, yaitu lokasi geostragtegisnya seakan hamzah washal (wasilah) yang menjadi penghubung antara Eropa-Afrika melalui antarmuka Mediterania, dan antara Amerika-Afrika melalui antarmuka Atlantis; juga kosongan strategis yang ditinggalkan rezim Qadhafi untuk melayani kolonialisme di Afrika.
Dibuatlah peta jalan, dimulailah penerapan pelaksanaannya, dan perjanjian strategis ini ditandatangani Inggris dan Maroko pada tahun 2018. Kemudian penandatanganan perjanjian kemitraan kedua negara pada tahun 2019 menjadi pengumuman resmi keterlibatan Maroko dalam strategi Inggris terkait benua Afrika.
Dalam sebuah artikel oleh anggota parlemen Inggris, James Doddridge, yang diterbitkan oleh Politic Home, dia berkata, “Maroko adalah mitra dagang unik bagi Inggris, lokasinya yang strategis menjadikan dirinya sebagai pintu gerbang ke Afrika dan menyediakan akses yang lancar ke pasar Afrika.” Ia menambahkan, “Ketika kondisi bergantung pada peluang bisnis setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, maka London berhak memberikan prioritas pada hubungan unik yang telah terjalin antara Inggris dan Maroko selama 800 tahun.”
Dia juga mencatat bahwa lokasi strategis Maroko adalah dasar bagi potensi kemitraan tripartit (Inggris, Maroko, negara-negara Afrika) dan pintu gerbang untuk mengakses pasar Afrika melalui Pelabuhan Tangier Med, pusat pelayaran terbesar di Afrika dan Laut Mediterania, yang terhubung ke 40 pelabuhan di Afrika. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Inggris, Conor Burns, tentang “Tiangulasi: Maroko, Afrika, dan Inggris”. [FR/SR]
Bersambung.
Ditulis oleh: Prof. Al-Manaji Muhammad
Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 481, terbit pada Rabu, 27 Rajab 1445 H/7 Februari 2024 M
Klik di sini untuk mengakses sumber
Visits: 10
