Bendungan An-Nahdhah: Ancaman bagi Mesir dan Sudan

Oleh: Prof. Abdullah Hussein, Koordinator Komite Komunikasi Pusat Hizbut Tahrir Sudan

Pada hari Jumat (12/08/22), Pemerintah Etiopia secara resmi mengumumkan selesainya proses pengisian ketiga Bendungan An-Nahdhah—atau biasa disbut Bendungan GERD (Grand Etiopian Renaissance Dam)—dengan volume sebesar 22 miliar m³. Air bendungan pun telah dialirkan melalui bagian tengah bendungan. Dalam kesempatan ini, Perdana Menteri Etiopia, Abiy Ahmed mengatakan bahwa ketinggian bendungan telah mencapai 600 meter. Ia menambahkan, “Kami akan mengekspor listrik ke negara-negara tetangga untuk mencapai pengembangan bersama. Sungai Nil adalah sumber kebanggaan bagi orang Etiopia. Kami akan mewujudkan pengembangan melaluinya.” Ia juga menegaskan, “Kami akan mengulang pernyataan yang sebelumnya pernah kami katakan kepada Negara-negara Lembah Nil, terutama Mesir dan Sudan, bahwa dengan menghasilkan listrik, ekonomi kami akan berkembang dan kami ingin memberi hak warga kami yang hidup dalam kegelapan untuk melihat cahaya. Kami sama sekali tidak berusaha untuk memarginalisasi dan menyakiti Mesir dan Sudan.”

Komentar AlRayah:

Apakah benar realitas Bendungan An-Nahdhah bukan untuk memarginalisasi Sudan dan Mesir, merugikan mereka, menghapus mereka dari sejarah, dan menghapus posisi mereka? Bendungan An-Nahdhah adalah konspirasi besar melawan rakyat Sudan dan Mesir, juga bencana besar yang akan menimpa mereka jika kita tahu siapa yang berada di balik pembangunan bendungan. Kita mengetahui perkataan para ahli yang jujur dan tidak berkonspirasi. Para ahli dari Biro Reklamasi AS (USBR) telah berkoordinasi dengan Etiopia dalam melakukan riset besar-besaran, juga reklamasi tanah di wilayah Benishangul dan wilayah proyek air di seluruh Etiopia.

Berbagai riset telah dilakukan untuk serangkaian proyek air yang jumlahnya mencapai 33 proyek, termasuk empat proyek bendungan yang dirancang untuk mengubah Danau Tana dan Lembah Sungai Abbai (nama yang digunakan penduduk Etiopia untuk Nil Biru, ed.) yang menjadi reservoir untuk seluruh air Nil. Pada riset ini, total keseluruhan air Nil Biru yang ditampung bendungan-bendungan ditargetkan mencapai 73.103.000.000 m³. Riset ini memakan waktu beberapa tahun, dimulai sejak tahun 1958 hingga 1964. Pada waktu itu, Etiopia tidak dapat merealisasikan bendungan-bendungan tersebut. Akan tetapi, hari ini rancangan tersebut telah termanifestasi dalam Bendungan An-Nahdhah, yang—ketika pengisiannya selesai—mampu menampung 74 miliar m³ air.

Sebagaimana Etiopia yang berencana untuk menguasai Sungai Nil, muncul juga proyek-proyek Yahudi untuk mendapatkan bagian dari air Nil. Pada pertengahan tahun 1970, negara Yahudi menyatakan keinginannya kepada Mesir untuk memperoleh 10% dari pendapatan Sungai Nil, yaitu 8 miliar m³. Begitu juga proposal yang dibuat oleh Rektor Universitas Tel Aviv, Haim Ben Shahar bahwa negara mereka berusaha membujuk Mesir untuk memberikan bagian dari air Nil, yang akan diangkut melalui jaring pipa. Tetapi opini umum di Mesir menolak negosiasi tersebut, dan orang-orang Yahudi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, negara mereka (Yahudi) beralih haluan, bekerja sama dengan negara-negara hulu Nil agar mengubah perjanjian-perjanjian yang menjadi landasan Mesir dan Sudan untuk menggunakan air Sungai Nil, dan berusaha merugikan keduanya. Mereka mengusulkan gagasan pembagian air dan pembangunan bendungan-bendungan untuk membatasi aliran air negara-negara hilir (Mesir dan Sudan).

Dalam artikel yang dimuat surat kabar Lebanon al-Mustaqbal pada Selasa (20/10/2020) disebutkan: “Israel mendanai pembangunan lima proyek bendungan untuk menampung air Sungai Nil di Tanzania dan Rwanda, dan hal itu terjadi setelah kunjungan terakhir Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, ke Negara-negara Lembah Nil.”

Pakar Geografi Yahudi, Arnon Soffer, dalam bukunya Rivers of Fire: The Conflict Over Water in the Middle East mengakui adanya kepentingan strategi Yahudi dalam krisis air yang terjadi di Mesir, karena hal itu akan melemahkan peran Mesir di kawasan tersebut. Seperti intervensi Yahudi yang diterima Cairo untuk menyelesaikan pertikaian antara Mesir dan negara-negara hulu Nil seputar perjanjian kerangka kerja sama, dengan imbalan persetujuan Mesir atas pendirian proyek perairan Yahudi di Etiopia.

Para pemimpin Yahudi berfokus pada air sebelum mendirikan negeri mereka. Pemimpin mereka, Theodor Herzl, pernah berkata, “Pendiri Tel Aviv sesungguhnya adalah para insinyur air. Seluruh proses pembangunan bergantung pada mereka, mulai dari pengeringan rawa-rawa, pengairan lahan tandus, sampai pembuatan pembangkit tenaga listrik.”

Adapun David Ben-Gurion (Mantan PM Israel) pada tahun 1955 memaparkan di depan gereja bahwa, “Air adalah darah bagi kehidupan kita, dan akar negara ada di dalam air. Sesungguhnya kita memasuki medan perang dengan bangsa Arab, dan atas kemenangan kita di dalam medan perang inilah Israel didirikan.”

Juga dinukil dari perkataan Golda Meir, “Sesungguhnya kekuasaan atas sumber-sumber mata air membuat Israel tidak termasuk dalam landlocked country (negara yang mayoritas sisinya terkurung daratan) secara geografi.”

Begitu juga kita temukan bahwa keserakahan atas penguasaan air Sungai Nil bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Seperti yang telah diteliti oleh Penganalisis Politik Amerika dan penulis buku Huruub Mashaadir Ats-Tsarwah (Perang Sumber Kekayaan), Michel Kilo, ia berkata, “Sesungguhnya Israel memiliki peran besar bersama negara-negara lembah Nil untuk membatalkan perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur distribusi air Sungai Nil.” Lalu ia menambahkan, “Israel sebenarnya memiliki peran di antara negara-negara lembah Nil, yang dijamin oleh Amerika dalam usahanya untuk merenggut negara-negara itu dari tangan Eropa.” Di akhir, Michel Kilo mengatakan, “Sesungguhnya Sungai Nil dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi penentu hidup dan mati, karena yang menjadi inti masalahnya adalah bahwa 95% sumber air Sungai Nil Mesir berasal dari Etiopia.”

Banyak simposium di Barat yang membahas tentang isu negara-negara lembah Nil. Di antaranya Pusat Studi Internasional dan Regional Universitas Georgetown, di mana Rektor Universitas Prof. Frewd pernah berkata, “Senjata yang paling efektif untuk melawan Sudan dan Mesir adalah air, karena air merupakan sumber kehidupan bagi keduanya, dan berpotensi untuk menjadi sumber kehancuran bagi keduanya.”

Pada bulan Oktober 2020, Kedutaan Besar Etiopia di Tel Aviv mengadakan seminar berjudul “Pembagian Merata Perairan Nil” yang dihadiri duta besar Etiopia, Ghana, dan Sudan Selatan yang berjalan selama satu seperempat jam dengan Haggai Erlich (seorang ahli di bidang Afrika dari Universitas Tel Aviv dan penulis buku The Cross and The River: Egypt, Etiopia and Nile) sebagai pembicaranya.

Menurutnya, ”Gagasan atas hak-hak historis Nil masih mendominasi pikiran orang Mesir, dan mereka mengabaikan orang Etiopia di sepanjang sejarahnya. Adanya Bendungan An-Nahdhah pun mengguncang Mesir, tetapi pikiran orang Mesir tidak dapat memahami bahwa fase modern dalam sejarah baru saja dimulai dengan adanya Bendungan An-Nahdhah. Sebentar lagi kita akan melihat persediaan air di Bendungan Aswan akan habis seluruhnya beberapa tahun mendatang dan tidak akan menghasilkan listrik.”

Dia juga menambahkan, ”Selama apapun negosiasi-negosiasi yang dilakukan, tidaklah akan berarti banyak; karena pada dasarnya Bendungan An-Nahdhah telah terealisasi. Pengisian ketiga akan dilakukan, dan Etiopia akan menguasai Nil.”

Melalui pernyataan-pernyataan ini dan yang lainnya, jelas bahwa Bendungan An-Nahdhah berada di belakang kekuatan kolonial—terutama Amerika—, yang dalam hal ini dibantu oleh orang-orang Yahudi. Bendungan tersebut merupakan alat untuk merealisasikan siasat kolonialisme wilayah yang digunakan Etiopia untuk membatasi aliran air Nil ke Sudan dan Mesir. Kedua negara itu bertumpu pada air Sungai Nil dalam pertanian, air minum, listrik, dan pertumbuhannya secara umum. Air Nil bagaikan urat nadi bagi mereka. Kekuatan kolonial ingin menguasai sumber kehidupan masyarakat di wilayah ini untuk menekan mereka agar menerima hal-hal yang diinginkan penjajah dan tidak diterima oleh masyarakat. Jadi, Bendungan An-Nahdhah hakikatnya merupakan senjata perairan yang digunakan untuk menghadapi masyarakat Mesir dan Sudan.

Kami mendapati bahwa para penguasa di Mesir dan Sudan ikut terlibat dalam tindak kriminal ini, dengan menandatangani Deklarasi Prinsip pada 23 Mei 2015. Kesepakatan ini memberi lampu hijau kepada Etiopia untuk melanjutkan pembangunan bendungan dan membatalkan berbagai kesepakatan sebelumnya.

Baik pemerintah Sudan maupun Mesir sama-sama mengabaikan kepentingan vital rakyatnya. Hal tersebut menyebabkan keharusan adanya aktivitas untuk menggulingkan sistem saat ini yang melestarikan kepentingan penjajah, beserta strategi dan makar-makarnya yang bejat terhadap kaum muslimin dan orang-orang lemah di Sungai Nil. Diharuskan juga adanya usaha mendirikan negara berideologi Islam yang dapat menjaga kepentingan vital umat manusia serta mengobarkan peperangan sengit untuk menjaga dan melindungi mereka.

Selain itu, harus ada aktivitas yang menangani permasalahan bendungan ini dengan cara apapun, yang dapat menghilangkan berbagai macam bahaya maupun kesulitan (seperti kelaparan, kehausan, dan mati tenggalam) yang akan berdampak pada penduduk Sudan dan Mesir. Di mana setelah pengisian ketiga ini, bendungan itu akan menjadi bom air yang berbahaya bagi Sudan maupun Mesir.

Sungguh, apa yang dibutuhkan rakyat Sudan, Mesir, dan kaum muslimin seluruhnya sekarang juga adalah bergerak untuk mengubah sistem yang berbahaya ini, untuk kemudian mendirikan Khilafah Rasyidah kedua yang sesuai dengan metode kenabian. Kita harus bergerak untuk menciptakan goncangan yang bisa meruntuhkan pengaruh Amerika dan kolonial Barat atas wilayah tersebut. Sehingga kita dapat menorehkan sejarah dan mengubah geografi yang menjadikan kaum muslimin sebagai pemilik negara adidaya di dunia ini. Kita akan membebaskan umat manusia dari kejahatan sistem kapitalisme liar yang telah menghancurkan tanam-tanaman dan hewan ternak, membuat krisis, dan merusak bumi.

Telah tiba saatnya untuk ada perubahan global yang memperbaiki umat Islam, agar ia dapat kembali memimpin dunia dengan Islam. Maka bagi orang-orang yang ikhlas dalam tentara Sudan dan Mesir, hendaklah mereka memberi pertolongan untuk Hizbut Tahrir, pelopor yang tidak membohongi penduduknya. Sungguh, ia telah menyiapkan material yang layak agar kaum muslimin dapat melanjutkan kembali kehidupan islami seperti sebelumnya.[]

Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 407, terbit pada Rabu, 11 Safar 1444 H/7 September 2022 M

Klik di sini untuk mengakses sumber

Hits: 9

Tags

Bagikan tulisan ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code