Oleh: Dr. Al-Asaad Al-Ajili

Setelah penggulingan pemerintahan Hisham Al-Mashishi pada 25 Juli 2021 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Presiden Kais Saied, Tunisia melanjutkan negosiasinya dengan Dana Moneter Internasional (IMF) guna memperoleh pendanaan dengan rata-rata 4 miliar dolar untuk menutupi defisit anggaran sebesar lebih dari 9%. Melalui kesepakatan itu, pemerintah presiden mengemukakan program-program yang berisi tindakan yang dinantikan.

Program yang mendorongnya untuk melakukan kesepakatan dengan Serikat Buruh Umum Tunisia (UGTT) baru-baru ini, yang mencakup kenaikan upah dengan perkiraan sebesar 5% selama tahun-tahun mendatang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menenangkan kemarahan warga, yang muak dengan kenaikan harga dan kelangkaan komoditas pangan vital di toko-toko.

Pada Jum’at (16/09/2022), Fitch Ratings Agency mengatakan bahwa kesepakatan yang baru-baru ini dilakukan pemerintah dengan UGTT alaminya akan meningkatkan kemungkinan kesepakatan antara Tunisia dan IMF, tentang program perbaikan yang akan dibarengi dengan pembiayaan. Kesimpulan yang serupa diungkapkan setelah pengesahan Konstitusi Republik Ketiga Presiden Kaies Sa’id dalam referendum 25 Juli 2022, di mana pemilik suara yang berpartisipasi di dalamnya hanyalah 27% dari rakyat Tunisia.

IMF sebelumnya telah memberi isyarat bahwa mereka tidak akan melanjutkan rencana pembiayaan yang dicari oleh Tunisia kecuali disetujui oleh UGTT, yang mengatakan bahwa mereka telah menghimpun lebih dari satu juta anggota dan telah membuktikan kemampuannya untuk menutup sektor-sektor utama ekonomi dengan pemogokan. Hal ini menegaskan peran kotor yang dimainkan UGTT dalam mendukung sistem pekerjaan. Maka kesepakatan yang ditandatangani Kamis lalu antara pemerintah dan UGTT tidak akan mengubah apa pun pada tingkat daya beli dan tidak akan mampu menghadapi inflasi yang tinggi. Akan tetapi, pada dasarnya kesepakatan itu dilakukan untuk mempermudah kesepakatan dengan IMF.

Hal ini mendorong Juru Bicara Pemerintahan, Nasreddine Nsibi menyatakan dengan optimis bahwa pihak perunding Tunisia kemarin telah menghubungi IMF—khususnya di sesi akhir—terkait perjanjian dengan IMF, di Radio Exspress FM pada Jumat lalu. Ia menegaskan, “Kami berharap perjanjian dengan IMF tercapai sebelum akhir Oktober mendatang, agar Tunisia mampu memenuhi semua kewajibannya, termasuk di antaranya menyiapkan pangan, persediaan energi, membayar upah, dan melunasi utang.”

Jadi, setelah kesepakatan yang dibuat pemerintah dengan UGTT, tampaknya Tunisia kian menjadi sasaran IMF lebih dari sebelumnya. Terutama karena pemerintah Kaies Saied memberinya paket rencana yang gagal diterapkan oleh pemerintah sebelumnya.

IMF dan para donatur asing utama ingin Tunisia bergerak dalam membongkar sistem subsidi, restrukturisasi BUMN, serta langkah-langkah untuk mengontrol tagihan upah sektor publik dan merubah sistem nilai tukar menjadi nilai tukar mengambang walau sebagian—yang merupakan bagian dari rencana yang disampaikan oleh pemerintah—. Tidak ada hal yang menahan perjanjian ini, kecuali lampu hijau dari Amerika yang memiliki pengaruh besar terhadap para donatur, terutama IMF.

Sungguh, IMF telah menekan dan mewajibkan para donaturnya untuk tidak memberi pinjaman apa pun (sepeser pun) pada Tunisia kecuali jika mereka mau membuat kesepakatan dengan IMF. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Akihiko Tanaka, Kepala Badan Kerjasama Internasional Jepang setelah penutupan TICAD 8 pada bulan lalu. Dia menyatakan bahwa, “Jepang akan mengajukan bantuan keuangan kepada Tunisia jika dia membuat kesepakatan dengan IMF.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Duta Besar Jepang Shinsuke Shimizu, dalam pernyataan sebelumnya kepada manajer Afrika.

Keputusan IMF dalam hal ini selaras dengan keputusan Amerika, di mana Amerika telah berhenti—sejak kudeta yang dilakukan Saied—melakukan penawaran pinjaman yang memungkinkan Tunisia untuk mendapat pinjaman bilateral. Sejak Kais Saied menggulingkan pemuda-pemuda Inggris di pemerintahan dan parlemen dengan bantuan Prancis, tekanan Amerika terhadap Tunisia makin bertambah demi menembus pusat politik, setelah sebelumnya mampu menembus organisasi-organisasi yang disebut dengan Civil Society Organization (CSO). Amerika juga menetapkan perjanjian militer untuk 10 tahun yang memungkinkan tentaranya, AFRICOM menggunakan wilayah darat Tunisia, perairannya, juga udaranya.

Tunisia tidak akan bisa lepas dari krisis moneter mencekik dengan cara utang luar negeri, karena hal tersebut pasti membahayakan kemerdekaannya dan stabilitas politiknya. Pada zaman dulu, berutang luar negeri untuk pembiayaan merupakan salah satu langkah untuk menjajah suatu negara secara langsung. Melalui hal tersebut, datanglah Prancis untuk menjajah Tunisia. Saat ini, hal itu merupakan cara utama untuk memperluas pengaruh dan berkonspirasi atas suatu negara. Cara pembiayaan seperti ini tidak akan membawa pada kemakmuran.

IMF dan Bank Dunia, serta lembaga-lembaga keuangan di bawah keduanya adalah lembaga yang bersifat kolonial bagi negara-negara besar untuk melakukan intervensi di pengurusan negara internasional, dengan menenggelamkannya ke pusaran utang dan mewajibkan mereka mengikuti sistem ekonomi negara-negara besar. Utang telah menumpuk, kefakiran bertambah, permasalahan-permasalahan berlipat ganda seiring diselesaikan permasalahannya. Dan negara kita, Tunisia menjadi sebaik-baik saksi atas itu.

Menurut prediksi Kementerian Keuangan, utang Tunisia untuk tahun ini secara umum mencapai 114,1 miliar dinar (38 miliar dolar); dibanding dengan 103,6 miliar dinar (34,5 miliar dolar) pada tahun 2021; 93 miliar dinar (31 miliar dolar) pada tahun 2020; dan 83,3 miliar dinar (27,7 miliar dolar) pada tahun 2019. Hal paling berbahaya dalam permasalahan ini adalah bahwa lebih dari dua pertiga utang ini sudah jatuh tempo pembayarannya kepada pihak luar.

IMF telah mengambil utang ini sebagai alat untuk memaksakan syaratnya terhadap Tunisia, mulai dari menyusutkan massa upah; mencabut subsidi bahan dasar dan energi; mengurangi nilai dinar; penghematan pengeluaran pemerintah; meningkatkan pajak; privatisasi properti publik dan mengalihkannya ke asing; serta campur tangan dalam aspek legislatif, budaya, serta politik yang menimbulkan konsekuensi ketergantungan politik mutlak, juga penurunan standar hidup dan nilai-nilai sosial.

Jalan keluar dari krisis ekonomi yang mencekik Tunisia adalah memutuskan hubungannya dengan negara-negara kolonial, juga memutus hubungan dengan lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan IMF. Kemudian negara mengganti tumpuan anggarannya menggunakan sumber daya alam sendiri, menolak untuk menanggapi tekanan internasional, serta menolak bantuan internasional dan pinjaman dari bank-banknya yang mengarah pada kepemilikan negara melalui syarat-syarat yang dipaksakannya.

Adapun langkah yang tepat untuk keluar dari ketercekikan ini adalah mengganti sistem kapitalis dengan sistem Islam, mengandalkan sumber daya kekayaan alam kita sendiri, dan menginvestasikan energi manusia yang ada di Tunisia melalui proyek-proyek pertanian dan industri produktif, yang membawa negara itu ke arah industri militer dan industri berat, yang akan mengubah sudut pandang negara. Hal itu dilakukan dengan mengikuti panduan dari hukum Islam dan sistem ekonominya yang tiada banding.[]

Diterjemahkan dari surat kabar Al-Rayah edisi 411, terbit pada Rabu, 09 Rabiulawal 1444 H/5 Oktober 2022 M

Klik disini untuk mengakses sumber

Visits: 3