Oleh: Prof. Saleh Abdel Rahim
Kamis (25/08/2022), Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan tiga hari ke Pemerintahan Aljazair untuk memperbaiki hubungan antara Aljazair dan Prancis. Hal ini dilatarbelakangi oleh berakhirnya pergerakan rakyat dan kebutuhan untuk menyepakati komitmen baru untuk saling pengertian dan bekerja sama.
Akan tetapi, jelas ini bukan kerja sama dalam bidang ekonomi untuk mengamankan sumber daya gas Aljazair bagi Prancis dan Eropa—sebagai akibat perang di Ukraina serta adanya tekanan Amerika (AS) terhadap Eropa untuk memutus hubungan dengan Rusia dari sektor gas—. Bukan itu tujuan kedatangan Macron.
Dalam pembentukan delegasi Prancis dengan pihak Aljazair yang hadir—khususnya bidang keamanan, baik dalam dan luar negeri—dan melalui berbagai kesepakatan, tampak bahwa tantangan yang Prancis hadapi saat ini di wilayah jajahannya yang berada di selatan Aljazair—negara-negara pesisir Afrika, khususnya di tingkat keamanan dan militer—adalah yang mewakili inti pertemuan dan isi kunjungannya.
Pada hari terakhir kunjungan, Sabtu (27/08/2022), Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune dan Presiden Prancis Macron menandatangani beberapa kesepakatan sebagai berikut:
Pertama, perjanjian kemitraan dan kerja sama dengan Pasteur Institute di bidang kesehatan.
Kedua, kesepakatan kemitraan ilmiah antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah, termasuk memperkuat kemitraan antarkedua negara.
Ketiga, nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Aljazair dan mitranya dari Prancis.
Keempat, mengaktifkan “Deklarasi Aljazair atas Kemitraan Baru” antara Aljazair dan Prancis.
Terakhir, menetapkan kesepakatan kedua negara untuk meresmikan era pemahaman dan pendekatan baru yang konkret dan konstruktif yang berfokus pada proyek masa depan dan pemuda.
Deklarasi yang sama juga menyatakan bahwa “kemitraan baru yang istimewa” telah menjadi tuntutan yang ditentukan oleh meningkatnya volatilitas, juga memburuknya ketegangan regional dan internasional.
Jelas ini adalah yang terpenting dari semua perjanjian, mengingat dalam deklarasi terakhir, ada pemahaman lain terkait perlunya koordinasi dalam menghadapi tantangan global baru, seperti krisis regional dan global, perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, revolusi digital, kesehatan, dan lainnya.
Kita semua masih ingat kunjungan Macron ke Aljazair sebagai calon presiden pada 2017, yakni sebelum ia menjadi Presiden Prancis untuk pertama kalinya, ia berkata, “Kolonialisme adalah bagian dari sejarah Prancis. Itu adalah kejahatan, kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu adalah kebrutalan nyata, dan itu adalah bagian dari masa lalu yang kita harus menghadapinya dengan meminta maaf pada mereka yang telah melakukan praktik-praktik ini.”
Pernyataan-pernyataan itu telah merugikannya, menuai gelombang kritik dan kecaman di negaranya, baik dari sayap kanan maupun sayap kanan ekstrem. Namun, setelah ia menjadi presiden dan mengamati perkembangan politik yang menyebabkan pengunduran diri Mantan Presiden Bouteflika dari kekuasaannya—setelah gerakan rakyat yang meletus di Aljazair pada 22 Februari 2019—; juga munculnya kepemimpinan politik dan militer baru di Aljazair serta akibat yang lahir dari peristiwa tersebut, terjadi kemerosotan yang signifikan pada sayap Prancis dan pemenjaraan sejumlah simbol yang paling menonjol.
Kemudian pidatonya berubah dengan cara mengekspresikan banyak keluhan dan kekesalan, sampai-sampai ia menggambarkan rezim Aljazair kala itu sebagai “sistem militer-politik ekstrem yang Tebboune terjebak di dalamnya”. Walakin, pada saat yang sama, ia juga ingin menghindari kritik dari para pendukung Tebboune agar menekankan adanya hubungan dan dialog yang baik dengannya.
Melansir dari surat kabar Prancis Le Monde pada Rabu (10/02/2021), ada pernyataan menarik Macron yang memicu berbagai respons kemarahan dari Pemerintah Aljazair, yang ia sampaikan dalam pertemuan di Prancis bersama para pemuda Aljazair—yang bekerja sama dengan Prancis selama perang pembebasan Aljazair (1954-1962)—.
Dalam pernyataannya, Macron menganggap bahwa Aljazair, setelah kemerdekaannya, dibangun di atas warisan masa lalu yang dilestarikan oleh sistem politik-militer. Ia menambahkan bahwa ini adalah sejarah resmi yang sepenuhnya ditulis ulang dan tidak bersandar pada fakta, melainkan bersandar pada wacana-wacana kebencian terhadap Prancis.
Hanya saja, yang menimbulkan banyak kebencian dan kecaman lebih dari yang lain saat ini adalah “perbedaan” yang Macron maksudkan (antara pemerintah dan rakyat). Ketika ia mengungkapkan bahwa ia tidak yakin akan adanya “kebencian terhadap Prancis” di tengah masyarakat Aljazair, melainkan hanya ada kebencian dalam sistem politik-militer berdasarkan warisan masa lalu. Ia menekankan, “Jelas bahwa rezim Aljazair lemah karena dilemahkan oleh Gerakan 2019.”
Setelah rezim berhasil menekan gerakan rakyat dan dalam rangka menciptakan “Aljazair baru” sesuai visi penguasa Aljazair, masalah itu dikembalikan ke sayap Inggris melalui aktivitas politik yang “cerdas”, dalam permainan menunggangi gerakan rakyat melalui tipu daya konstitusinya dan menganggapnya sebagai penyelamat negara dari dominasi kelompok korup.
Padahal, faktanya, pilar sistem pemerintahannya yang rusak dan bobrok itu tidak ada bedanya. Kelompok korup yang berafiliasi dengan asing, yang berkuasa sebelum kedatangan Tebboune ke kursi kepresidenan adalah kelompok yang sama dengan yang berkuasa sekarang, akan tetapi tampil dengan pakaian baru.
Setelah menipu rakyat bahwa pembentukan “Aljazair baru” telah selesai, negara itu kini berada di ambang lepas landas ekonomi baru. “Inisiatif reunifikasi” yang diumumkan Tebboune pada Selasa (03/05/2022) bertujuan untuk memperkuat lini dalam negeri. Diperkirakan, ini sesuai dengan kesepakatan baru antara pihak yang bertikai mengenai kepentingan dan pengaruh berdasarkan pemahaman lama maupun baru.
Ini pula yang memungkinkan bagi penjajah dan kroni-kroninya untuk berbagi kekayaan, penghasilan, dan keuntungan melalui impor atas nama investasi, kemitraan, proyek nyata dan fiktif, kesepakatan, dan sebagainya.
Dalam konteks ini, terlepas dari semua pertikaian dan pesan verbal yang diperhitungkan dan dibuat-buat, Presiden Prancis pun tiba di Aljazair, menunjukkan keramahan dan keinginannya untuk memulihkan hubungan dan melakukan rekonsiliasi.
—
Jelas bahwa dengan tunduknya rezim Aljazair pada Eropa; konflik perdamaian di balik perkembangan terbaru di Mali dan situasi krisis di Libya; serta berbagai peristiwa di negara-negara selatan Sahara pada umumnya, seperti halnya peristiwa politik yang disaksikan sendiri oleh Aljazair di kancah internal.
Begitu pula dengan kondisi yang terabaikan terkait kepemimpinan militer Aljazair akibat perseteruan lini internal, merupakan perkara yang mampu memantik ambisi kuat AS untuk memperkuat kedudukan AS di Afrika Utara dan di wilayah pesisir Afrika yang kaya akan tingkat militer, ekonomi, dan politiknya.
Melihat semua itu, AS bergerak untuk memanfaatkan situasi dan perkembangan politik pada puncak piramida Aljazair, terutama setelah peristiwa 2019. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perdamaian dan otoritas Eropa dan Prancis di kawasan tersebut.
Oleh karenanya, kunjungan Macron—yang menunjukkan banyak keramahan terhadap Aljazair dan rakyatnya—bermaksud menghadapi semua tantangan ini, mengabaikan seluruh pernyataan sebelumnya yang berapi-api terhadap sistem yang berkuasa di Aljazair.
Semua itu hadir untuk meningkatkan pemahaman dan puncak dari proses untuk “mempersatukan dan memperkuat lini dalam negeri”, yang diumumkan oleh kepresidenan Aljazair, sebagaimana disebutkan di atas.
Ini semua mengungkapkan proses rekonsiliasi baru antara faksi-faksi yang bertikai atas kepentingan dan pengaruh, yang memungkinkan kedua pihak yang berkonflik untuk berbagi keuntungan dengan menguasai pendapatan—terutama dari mata uang asing—, tetapi di landasan baru yang mencerminkan menurunnya pengaruh Prancis dan kroni-kroninya di Aljazair.
Bukan rahasia lagi bahwa posisi dan “kemitraan baru” ini sepenuhnya sesuai dengan hasrat Eropa untuk mencari bantuan tentara Aljazair; memanfaatkannya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan mereka; juga menjaga pengaruh politik dan ekonomi di negara-negara pesisir Afrika, khususnya di lingkungan regional selatan Aljazair.
Hal ini memungkinkan terjadinya kolonisasi Uni Eropa untuk terus mengeruk harta kekayaan kawasan tersebut, berupa emas, mineral langka, dan sebagainya. Juga penjarahan atas nama kerja sama di bidang energi, perdagangan, pemasaran produk; memberikan investasi kepada perusahaan-perusahaan Eropa di Aljazair sendiri; serta melanjutkan koordinasi keamanan dan intelijen dalam memerangi Islam, penyelundupan, isu-isu imigrasi, dan lain-lain.[]
Diterjemahkan dari Surat Kabar Al-Rayah edisi 408, terbit pada Rabu, 18 Safar 1444 H/14 September 2022 M
Klik di sini untuk mengakses sumber
Visits: 3
